Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Istimewa)
Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Istimewa)

Pemkab Kukar Lanjutkan Program Rp 50 Juta per RT di Tahun 2024

DIALOGIS.CO – Program Rp 50 Juta per RT yang menjadi salah satu program unggulan Pemkab Kukar akan segera dicairkan pada tahun 2024 ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di tingkat RT.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan bahwa program ini sudah berjalan sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari visi misi Kukar Idaman yang dipimpin oleh Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Sholihin.

“Program ini sudah kita jalankan sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari visi misi Kukar idaman yang dipimpin oleh Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin,” kata Arianto belum lama ini.

Menurut Arianto, program ini telah berhasil disalurkan ke setiap RT yang ada di Kukar pada tahun 2023. Namun, ia mengakui bahwa ada keterlambatan dalam penyaluran dana tersebut pada tahun lalu. Ia berharap bahwa pada tahun ini, pencairan dana bisa lebih cepat dilakukan.

“Untuk tahun 2023 tentu sudah kita salurkan, namun sebagai bahan evaluasi pada tahun lalu terjadi keterlambatan, semoga di tahun ini bisa lebih cepat dicairkan,” ujarnya.

Arianto menjelaskan bahwa jumlah RT di Kukar saat ini adalah 3.170 RT, yang terdiri dari desa dan kelurahan. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 30 RT dari tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada penambahan anggaran program Rp 50 Juta per RT.

“Untuk pengajuan nominal tahun ini dan tahun lalu tidak ada beda, sama. Hanya saja ada penambahan anggaran karena ada 30 RT yang bertambah di Kukar. Jadi anggaran Rp 50 Juta dikalikan dengan jumlah RT di Kukar,” katanya.

Arianto menambahkan bahwa proses penyusunan penggunaan dana yang telah diberikan sudah berjalan di desa maupun kelurahan yang ada di Kukar. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan dana tersebut.

“Terkait mekanisme juga sudah disampaikan ke RT desa dan kelurahan untuk dikoordinasikan. Kalau di kelurahan menunggu kesiapan dana di kecamatan, kalau sudah siap di triwulan 1 atau 2 sudah bisa digunakan. Sedangkan di desa tergantung kesiapan pemdes menyusun APBDES yang harus sudah selesai di 31 Desember. Kemudian mereka masukkan semua rincian kegiatan itu dalam Siskudes online. Setelah selesai akan dimintakan proses rekomendasi pencairan ke kecamatan,” jelasnya.

Arianto berharap bahwa program Rp 50 Juta per RT ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pengurus RT di Kukar. Ia juga mengimbau agar dana tersebut digunakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

“Semoga program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pengurus RT di Kukar. Kami juga mengimbau agar dana ini digunakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kami juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala,” tutupnya. (*)

5558015364031046774-min

#Trending Artikel

Terpopuler

banner-iklan-sidebar-300x300-1

Latest Post