Oleh: Muhammad Hasbi
Pelemahan nilai tukar rupiah tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan angka di pasar valuta asing. Di balik pergerakan kurs, ada kehidupan masyarakat yang ikut terdampak. Ada harga kebutuhan yang meningkat, biaya transportasi yang bertambah, energi yang semakin mahal, hingga biaya produksi yang pada akhirnya bermuara pada beban hidup masyarakat.
Kelompok yang paling rentan adalah mereka yang memiliki pendapatan tetap. Ketika harga kebutuhan meningkat, sementara pendapatan tidak bergerak dengan kecepatan yang sama, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup perlahan tergerus.
Sejumlah analisis ekonomi menunjukkan bahwa pelemahan rupiah dapat meningkatkan tekanan inflasi impor, terutama terhadap barang dan bahan baku yang masih bergantung pada impor. Artinya, tekanan terhadap rupiah bukan sekadar persoalan pasar keuangan, tetapi dapat merembet ke kehidupan sehari-hari.
Pertanyaannya kemudian sederhana: ketika biaya hidup naik, apakah pendapatan masyarakat juga ikut naik?
Jika jawabannya tidak, maka yang terjadi adalah ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Masyarakat dipaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang sama, sementara penghasilan mereka tetap.
Dalam kondisi seperti ini, kenaikan upah seharusnya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tuntutan pekerja. Penyesuaian upah merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan perputaran ekonomi.
Gaji Harus Mengikuti Biaya Hidup
Masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, penghasilan semestinya memiliki hubungan yang wajar dengan biaya hidup.
Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, biaya pendidikan bertambah, transportasi semakin mahal, dan berbagai kebutuhan rumah tangga terus mengalami kenaikan, maka mempertahankan pendapatan pada tingkat yang sama berarti secara tidak langsung menurunkan kemampuan masyarakat untuk hidup layak.
Masalahnya bukan sekadar berapa rupiah yang diterima pekerja setiap bulan. Persoalan yang lebih penting adalah berapa banyak kebutuhan yang masih mampu dibeli dari penghasilan tersebut.
Gaji Rp4 juta hari ini tidak memiliki daya beli yang sama dengan Rp4 juta beberapa tahun lalu jika harga kebutuhan terus meningkat.
Karena itu, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan perkembangan biaya hidup secara lebih serius. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan dasar.
Kenaikan upah bukan hanya tentang menambah pendapatan pekerja. Lebih dari itu, kenaikan upah merupakan salah satu cara menjaga daya beli agar konsumsi rumah tangga tetap berjalan.
Jika masyarakat memiliki daya beli, maka warung tetap memiliki pembeli, pedagang tetap memiliki pelanggan, usaha kecil tetap berputar, dan sektor ekonomi lainnya ikut bergerak.
Sebaliknya, ketika daya beli melemah, dampaknya tidak berhenti di rumah tangga. Dunia usaha pun pada akhirnya ikut merasakan penurunan permintaan.
Pajak dan Kesejahteraan Harus Berjalan Seimbang
Pajak tentu memiliki peran penting. Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Namun, peningkatan penerimaan negara tidak boleh dipisahkan dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Jangan sampai negara semakin kuat dari sisi penerimaan, sementara masyarakat semakin lemah dari sisi daya beli.
Kebijakan ekonomi harus menemukan keseimbangan antara penerimaan negara, keberlangsungan dunia usaha, dan kesejahteraan pekerja.
Ketika beban ekonomi masyarakat meningkat, pemerintah perlu hadir melalui berbagai kebijakan. Pengendalian harga kebutuhan pokok, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan pekerja harus berjalan beriringan.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pekerjaan. Mereka membutuhkan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup untuk hidup layak.
Jangan Biarkan Rakyat Bekerja Lebih Keras, tetapi Semakin Sulit Hidup
Ada pertanyaan yang seharusnya terus kita ajukan: untuk apa pertumbuhan ekonomi jika masyarakat yang bekerja setiap hari justru semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya?
Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka statistik. Pertumbuhan harus terasa di meja makan, di biaya pendidikan anak, di kemampuan membayar kebutuhan rumah tangga, dan pada kepastian bahwa seseorang yang bekerja keras dapat menjalani kehidupan yang layak.
Karena itu, pemerintah, pengusaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama mencari formula kebijakan pengupahan yang mampu mengikuti perkembangan biaya hidup tanpa memberikan beban berlebihan kepada dunia usaha.
Tidak ada kebijakan yang mudah. Kenaikan upah tentu harus mempertimbangkan produktivitas, kemampuan perusahaan, kondisi ekonomi, dan keberlangsungan lapangan kerja.
Namun, kesulitan dalam merumuskan kebijakan bukan alasan untuk mengabaikan persoalan daya beli masyarakat.
Rupiah boleh menghadapi tekanan. Dunia usaha boleh menghadapi tantangan. Negara boleh membutuhkan penerimaan. Tetapi jangan sampai daya beli rakyat ikut jatuh.
Pajak boleh menjadi sumber penerimaan negara, tetapi kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama pembangunan.
Sudah saatnya kebijakan ekonomi tidak hanya menghitung berapa besar penerimaan negara atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghitung satu hal yang paling dekat dengan kehidupan rakyat: seberapa mampu mereka bertahan dan hidup layak dari penghasilan yang mereka terima.
Masyarakat membutuhkan harga yang terjangkau, pekerjaan yang aman, dan penghasilan yang layak.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi angka pertumbuhan, tetapi seberapa jauh pertumbuhan itu mampu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. (*Founder Ruanggerak.id)
