DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sejumlah program prioritas difokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan stunting, terutama melalui peningkatan akses air bersih serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Plt Kepala Dinas Perkim Kukar, M. Aidil, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
“Tahun ini, program kami lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan stunting, yang berkaitan dengan tugas kami dalam penyediaan sarana air bersih, sanitasi, serta perumahan atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang lebih layak untuk dihuni,” ujar Aidil, Jumat (14/3/2025).
Sebagai bagian dari program ini, Dinas Perkim Kukar menargetkan pembangunan 200 unit RTLH yang tersebar di berbagai wilayah, bukan hanya di Sambutan Bumi. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan data dari Lembaga Bank Penilaian Kredit (LBPK) guna memastikan penerima manfaat tepat sasaran.
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga tengah mempersiapkan relokasi bagi warga yang terdampak bencana longsor di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut. Saat ini, proses pematangan lahan sedang berlangsung, dan rumah untuk warga terdampak akan segera dibangun.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana mendapatkan hunian yang lebih aman dan layak. Insya Allah, tempat tinggal bagi warga eks-longsor di Desa Muai akan segera dibangun,” tambahnya.
Selain pembangunan rumah, Dinas Perkim Kukar juga akan mengoptimalkan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan perpipaan. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses air bersih di desa-desa yang masih kekurangan dan mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat.
“Kehadiran jalan lingkungan dan jaringan perpipaan ini adalah langkah konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalkan alokasi anggaran murni 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Aidil.
Dengan adanya program ini, diharapkan kesenjangan infrastruktur di Kukar dapat terus diperkecil, sehingga masyarakat di berbagai wilayah memiliki akses yang lebih baik terhadap tempat tinggal layak, air bersih, dan sarana dasar lainnya. (Adv/fk)
