DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mempersiapkan lahan untuk mendukung pembentukan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Hal ini dibahas dalam rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, didampingi Plt Kepala Dinas Sosial Kukar Yuliandris Suherdiman dan Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Kamis (20/3).
Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Sekda Kukar menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Sosial Republik Indonesia yang meminta dukungan partisipasi daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.
“Kami harus menentukan lokasi yang paling sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat hanya menanggung gedungnya, sementara akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelas Sunggono.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan daya tampung sekitar 1.000 siswa. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ini minimal 5-10 hektare.
Sunggono menyebutkan beberapa lokasi yang dipertimbangkan, di antaranya wilayah Jonggon yang berdekatan dengan Sekolah Polisi Negara (SPN). Kawasan ini dinilai strategis karena juga direncanakan menjadi pusat pelatihan tenaga kerja.
Dari sisi tenaga pendidik, pemerintah pusat akan menangani proses rekrutmen guru serta penggajian mereka. Hal ini masih dalam tahap pembahasan, namun diharapkan dapat segera disepakati.
“Besok kami akan menginput data untuk keikutsertaan Kukar dalam program ini. Saat ini, 100 daerah sudah ditetapkan sebagai pilot project, namun Kukar masih dalam tahap pengajuan,” tambah Sunggono.
Pemkab Kukar menyambut baik program ini karena selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan berkualitas bagi kelompok rentan. (Adv/fk)
