DIALOGIS.CO – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menanggapi isu mengenai bahan bakar minyak (BBM) yang terkontaminasi.
Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah tidak menangani masalah ini secara langsung, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kami di pemerintah daerah tidak secara langsung menangani masalah ini. Namun, kami sudah menyampaikan kondisi ini kepada pemerintah provinsi,” ujar Edi Damansyah saat diwawancarai.
Bupati Edi juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas, dan pihak Gubernur Kalimantan Timur telah melakukan pengujian sampel BBM guna memastikan kondisi di lapangan.
“Ini adalah kondisi yang terjadi secara nasional, dan mudah-mudahan tidak semakin meluas di Kota Tenggarong,” tambahnya.
Bupati Kukar sendiri telah melakukan pengecekan langsung di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan berbincang dengan operator SPBU setempat.
Dari hasil pengamatannya, ia tidak menemukan adanya permasalahan terkait kualitas BBM di lokasi tersebut.
“Saya sendiri sudah mengisi bahan bakar di salah satu SPBU dan bertanya kepada operatornya. Mereka mengatakan tidak ada masalah. Namun, beberapa masyarakat lebih memilih membeli BBM eceran karena bisa melihat langsung warna BBM-nya di dalam botol,” jelasnya.
Terkait langkah konkret dari Pertamina, Bupati Kukar menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terlibat dalam solusi yang akan diambil. Namun, ia mengakui bahwa Pemkab Kukar tidak memiliki fasilitas untuk menguji kualitas BBM secara langsung.
“Terkait langkah konkret dari Pertamina, tentu saja pemerintah daerah siap terlibat. Namun, kami tidak memiliki peralatan untuk menguji BBM. Oleh karena itu, kami hanya bisa melaporkan kondisi yang ada dan menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan,” ungkapnya.
Dengan adanya respons cepat dari pemerintah daerah dan koordinasi dengan pihak provinsi, diharapkan permasalahan ini dapat segera diatasi dan tidak berdampak luas terhadap masyarakat Kukar.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap selektif dalam membeli BBM dan melaporkan jika menemukan indikasi adanya BBM yang bermasalah. (Adv/fk)
