DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus membangun komitmen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terstruktur, dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Bupati Kukar, Edi Damansyah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar tahun 2026 yang digelar pada Selasa, 22 April 2025, di Ruang Rapat Ing Martadipura, Bappeda Kukar, Tenggarong.
Dalam sambutannya, Edi menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang berjalan secara gradual dan berkesinambungan.
Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting dalam menjaring aspirasi masyarakat serta menjaga kebijakan daerah tetap berada dalam koridor perencanaan yang benar.
“Agenda ini menjadi bagian penting dalam proses partisipatif sebagaimana peraturan perundang-undangan. Proses yang kita laksanakan hari ini sangat penting untuk memastikan seluruh program yang kita rencanakan telah terkomunikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Tahun 2026 menjadi tahun penutup dari periode pembangunan jangka menengah 2021–2026 yang menurutnya merupakan periode terberat pascareformasi karena pandemi COVID-19.
Edi memaparkan dampak pandemi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin Kukar sebesar 3.940 jiwa pada tahun 2021. Namun, lewat strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, jumlah tersebut berhasil ditekan.
“Sampai 2024, kita telah mampu mengentaskan 3.360 jiwa dengan kondisi kemiskinan ekstrem 0%. Ini menunjukkan bahwa pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi telah berjalan baik di Kukar,” katanya.
Memasuki periode baru 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Kukar mengusung visi jangka panjang “Kukar Maju, Tangguh, dan Berbudaya 2045” yang tertuang dalam Perda Nomor 16 Tahun 2024. Tahun 2026 diproyeksikan sebagai fondasi penting untuk 20 tahun pembangunan ke depan.
“Tema pembangunan tahun 2026 adalah Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan. Ini dimulai dari tata kelola yang adaptif, responsif dan akuntabel, serta pemerataan infrastruktur sebagai upaya memperkuat aksesibilitas dan layanan dasar,” tegasnya.
Edi juga menyampaikan tiga catatan penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan Kukar yaitu sinergi antarlembaga pemerintah dan masyarakat, penguatan pengawasan dan partisipasi publik, serta peningkatan kualitas pembangunan berbasis data yang valid dan aktual.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, ia menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan selama masa jabatan 2021–2026, seraya menegaskan komitmennya dalam menjalankan amanah.
“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila selama menjalankan tugas tidak sepenuhnya merealisasikan ekspektasi masyarakat. Namun percayalah, kami bekerja dengan penuh dedikasi demi kesejahteraan masyarakat Kukar,” tutupnya.
Edi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus konsisten dalam semangat pembangunan berkelanjutan demi mencapai kemajuan Kukar yang inklusif dan berdaya saing. (Adv/fk)
