DIALOGIS.CO, SAMARINDA — Tingginya angka pengangguran di Kalimantan Timur, khususnya dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menjadi sorotan serius Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pendidikan vokasi dan dunia industri guna menjawab tantangan ketenagakerjaan di daerah.
Menurut Agusriansyah, rendahnya daya serap lulusan SMK tak lepas dari ketidaksesuaian antara kompetensi siswa dengan kebutuhan aktual di lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya fasilitas praktik dan minimnya pelatihan berbasis industri di lingkungan sekolah.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji ulang kurikulum vokasi, meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha, serta memastikan adanya program magang yang berkelanjutan agar lulusan SMK benar-benar siap kerja dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja.
“Persoalan utama ada pada kompetensi lulusan yang belum sejalan dengan standar industri. Banyak SMK masih kekurangan fasilitas praktik dan ruang workshop yang memadai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum terjalinnya kerja sama strategis antara SMK dan sektor industri. Menurutnya, tanpa kemitraan yang jelas dan terstruktur, SMK akan sulit menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lapangan kerja.
“Diperlukan nota kesepahaman antara Dinas Pendidikan dan pelaku industri, yang secara spesifik mencantumkan kebutuhan tenaga kerja. Dengan begitu, sekolah bisa menyusun pelatihan sesuai kebutuhan riil,” jelasnya.
Agusriansyah menyarankan agar pemerintah tidak hanya memperbanyak fasilitas praktik, tapi juga mempercepat terwujudnya program kerja sama yang saling menguntungkan. Ia meyakini kolaborasi ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Perusahaan bisa mendapatkan SDM siap pakai, sedangkan siswa memperoleh pengalaman dan kompetensi yang relevan. Ini win-win solution,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan vokasi seharusnya menjadi garda terdepan dalam menekan angka pengangguran. Tanpa langkah konkret, lulusan SMK akan terus tertinggal dalam kompetisi pasar kerja.
“Sudah saatnya kita serius membenahi pendidikan vokasi agar bisa menjawab tantangan ketenagakerjaan ke depan,” tutupnya. (Adv/Ina)
