DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Sebagai pusat administratif dan salah satu episentrum aktivitas pemerintahan di Kalimantan Timur, Kota Samarinda dinilai belum sepenuhnya memperoleh dukungan anggaran yang sepadan dengan peran strategisnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti ketimpangan alokasi fiskal dari pemerintah provinsi yang berdampak pada terhambatnya sejumlah program prioritas di ibu kota provinsi tersebut. Ia menegaskan bahwa beban pelayanan publik yang ditanggung Samarinda sangat besar, namun tidak diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai.
Menurut Darlis, kondisi ini berisiko mengganggu efektivitas sistem pemerintahan daerah dan perlu segera dikoreksi melalui kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kebutuhan riil di lapangan.
“Sebagai simpul pemerintahan dan ekonomi, mestinya Samarinda mendapat prioritas dalam perencanaan anggaran. Tapi yang terjadi, kota ini justru tertinggal,” ungkapnya saat ditemui.
Darlis menyoroti sejumlah persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, seperti banjir dan kemacetan lalu lintas. Menurutnya, masalah tersebut memerlukan keterlibatan langsung dari pemerintah provinsi, bukan hanya mengandalkan anggaran daerah yang terbatas.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda patut diapresiasi, namun hal itu belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar warga yang terus meningkat.
“Kita harus melihat Samarinda dari fungsinya, bukan hanya dari ukuran wilayah atau jumlah desa. Kalau indikator anggaran hanya normatif, maka kota ini akan terus tertinggal,” tegasnya.
Lebih jauh, Darlis mengingatkan agar Pemprov Kaltim tidak hanya berfokus pada pembangunan daerah pinggiran atau kawasan baru, sementara pusat pemerintahan provinsi justru dibiarkan dengan minim dukungan.
Dirinya berharap pola pembagian anggaran ke depan lebih mempertimbangkan aspek fungsional dan beban kerja administratif daerah, bukan semata-mata berdasarkan rumus teknis.
“Kalau kita ingin pelayanan di seluruh Kalimantan Timur berjalan efektif, maka ibu kota provinsinya harus kuat dulu. Tanpa itu, akan sulit membangun sistem yang menyeluruh,” pungkasnya. (Adv/Ina)
