DIALOGIS.CO – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD Kaltim, menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diduga terlibat dalam praktik premanisme. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Ormas se-Kalimantan Timur.
Forum ini menjadi wadah koordinasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegaskan kembali fungsi sosial ormas, sekaligus menanggapi kekhawatiran publik terkait aktivitas kelompok yang diduga menyimpang.
Sapto menegaskan pentingnya langkah preventif dan pendekatan hukum yang tegas agar keberadaan ormas benar-benar berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
Gubernur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan rapat tersebut dan menilai kegiatan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik serta keamanan daerah.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atas perhatian dan inisiatifnya dalam menyelenggarakan kegiatan yang kami yakini sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi di Kaltim,” ucap Harum.
Ia menekankan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kalimantan Timur berada di bawah sorotan nasional dan global, sehingga keamanan daerah harus menjadi prioritas bersama. Rudy menyebut bahwa organisasi masyarakat yang keluar dari koridor hukum dan bahkan terlibat dalam aksi premanisme berpotensi mengancam kenyamanan publik dan menurunkan kepercayaan investor.
“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Sapto menyampaikan bahwa DPRD Kaltim bersama aparat penegak hukum akan melakukan pemetaan terhadap seluruh ormas yang terdaftar. Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran ormas, apakah memberi kontribusi positif atau justru menimbulkan keresahan.
“Kita akan profilkan ormas-ormas ini, apakah meresahkan atau justru membantu masyarakat. Ini yang akan kita coba komunikasikan,” ungkapnya.
Sapto menegaskan bahwa ormas yang terlibat dalam praktik ilegal seperti pungutan liar harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
“Maka ini menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan, karena jika tidak ditertibkan, iklim investasi di Kaltim bisa terganggu,” tegas Sapto.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim akan mengambil peran sebagai penghubung antar lembaga, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, BIN, dan pemerintah daerah, agar upaya penanganan terhadap ormas bermasalah dapat dilakukan dengan cara yang terstruktur dan tidak tumpang tindih.
Penguatan fungsi Badan Kesbangpol menjadi kunci dalam pendataan, pengawasan, dan pembinaan menyeluruh terhadap ormas-ormas yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor, pemerintah daerah berencana membentuk satuan tugas khusus investasi yang akan bertugas mengawal pelaksanaan proyek-proyek strategis agar terhindar dari gangguan, seperti intimidasi, pemalakan, hingga konflik lahan yang kerap dipicu oleh ulah oknum tertentu.
Langkah ini juga diperkuat melalui pembentukan forum komunikasi antara organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Forum tersebut akan difasilitasi secara berkelanjutan guna mencegah potensi gesekan terbuka dan menjaga kondusivitas daerah.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kalimantan Timur memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, serta pimpinan ormas yang selama ini menunjukkan komitmen dalam menjaga suasana aman, inklusif, dan kondusif untuk pembangunan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk pengelolaan ormas dan pengamanan iklim investasi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan publik serta konsistensi penegakan hukum adalah kunci utama menjaga harmoni dan mempercepat pembangunan daerah.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa mengingatkan bahwa ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, wilayah, dan negara. Jadi, niat baik tersebut perlu dijaga,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa akan dibentuk satuan tugas dari pemerintah pusat yang akan turun langsung ke daerah, bersamaan dengan upaya pembinaan terhadap berbagai ormas dengan latar belakang yang beragam.
“Karena Ormas ini terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras maka pastinya dari Pemprov dan DPRD bersama akan melakukan pembinaan secara benar terhadap ormas yang ada,” pungkas Sapto. (Adv/Ina)
