DIALOGIS.CO – Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai daerah dengan potensi anggaran besar berkat eksploitasi sumber daya alam, khususnya batu bara. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, ketergantungan terhadap sektor tersebut dinilai tak lagi memadai untuk menopang pembiayaan daerah secara berkelanjutan.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mendorong optimalisasi sektor alternatif sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah pemanfaatan potensi alur sungai yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas logistik dan transportasi barang.
Menurut Sapto, alur sungai di Kaltim memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui skema pungutan jasa transportasi sungai, yang hingga kini belum dikelola secara maksimal. Ia menilai bahwa diversifikasi sumber PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.
“Alur 0–12 mil Sungai Mahakam itu potensial sekali. Tapi sampai sekarang belum tergarap dengan serius. Padahal bisa jadi sumber pemasukan baru,” ungkap Sapto.
Ia menyoroti dominasi batu bara dalam struktur pendapatan daerah yang membuat Kaltim rawan terhadap dinamika eksternal, seperti penurunan permintaan dari negara mitra seperti Tiongkok dan India. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya eksplorasi potensi sektor lain, salah satunya sektor maritim.
Menurut Sapto, aspek regulasi bukanlah kendala karena payung hukum untuk pengelolaan wilayah sungai dan pungutan daerah sudah tersedia. Tantangannya tinggal pada kemauan dan keseriusan pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya secara profesional.
“Kalau sudah ada dasar hukumnya, tinggal jalankan. Harus ditata, dikelola profesional, bukan asal pungut. Ini bisa dikerjasamakan dengan BUMD atau mitra swasta yang kompeten,” ucapnya.
Sapto juga mengkritisi aktivitas perusahaan tambang dan logistik yang memanfaatkan alur Sungai Mahakam, namun belum memberi kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Ia menegaskan bahwa optimalisasi bukan berarti mempersulit pelaku usaha, melainkan menata agar ada nilai tambah yang adil bagi daerah.
“Selama ini banyak perusahaan angkut hasil tambang lewat sungai. Tapi kontribusinya ke PAD masih minim. Ini harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan mengajak Pemprov Kaltim untuk serius mengembangkan ekonomi maritim yang lebih luas, meliputi transportasi air, jasa pelabuhan, perikanan, hingga wisata bahari, sebagai bagian dari visi jangka panjang pembangunan daerah.
“Kita punya aset sungai dan laut yang luar biasa. Kalau dikelola baik, kita bisa punya PAD berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada tambang,” harapnya. (Adv/Ina)
