DIALOGIS.CO – Ketimpangan pembangunan infrastruktur kembali menjadi sorotan, khususnya di beberapa kecamatan pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Akses jalan yang buruk di wilayah seperti Kembang Janggut, Tabang, dan Kenohan menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan masih jauh dari harapan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai kondisi ini memprihatinkan, mengingat mobilitas masyarakat di ketiga wilayah tersebut cukup tinggi, terlebih saat momentum krusial seperti Ramadan. Ia menyebut, ruas jalan yang rusak akibat lalu lintas padat dan minimnya perhatian dari pemerintah telah menghambat aktivitas warga dan memperlebar jurang ketimpangan antara pusat dan daerah pinggiran.
“Bukan soal jalan rusak saja. Tapi soal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, berdagang, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tanpa terhambat,” ucapnya.
Dirinya menyayangkan rendahnya realisasi anggaran peninggian jalan yang sebelumnya dirancang sebesar Rp50 miliar namun hanya dialokasikan Rp20 miliar dalam APBD Kukar 2025.
“Itu pun baru fokus pada peninggian badan jalan, belum menyentuh hal lain seperti perbaikan jembatan atau koneksi antarwilayah,” ihwalnya.
Tak hanya itu, Salehuddin menyoroti ketergantungan masyarakat pada transportasi feri untuk melintasi sungai sebagai penghubung utama antardesa dan kecamatan. Kondisi ini menurutnya tidak efisien dan sering menjadi penyebab terganggunya distribusi logistik serta naiknya harga kebutuhan pokok.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk. Akhirnya harga barang juga ikut naik. Ini menyulitkan masyarakat yang sudah terbebani oleh perlambatan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Salehuddin menekankan perlunya pendekatan jangka panjang dan lintas sektor, mengingat tiga kecamatan tersebut memiliki posisi strategis dalam mata rantai ekonomi Kukar.
Legislator dapil Kukar itu menyarankan agar Pemkab mempertimbangkan kembali rencana konektivitas antarkecamatan yang pernah digagas melalui skema pinjaman ke PT SMI.
“Infrastruktur itu investasi. Kita harus berani melihat ke depan. Jangan cuma tambal sulam, harus ada kajian menyeluruh agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak luas,” tegas politisi asal Dapil Kukar itu.
Dengan itu, Salehuddin mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim tidak tinggal diam, dan lebih aktif berkoordinasi dengan Pemkab Kukar agar infrastruktur di daerah hulu tidak tertinggal jauh dibanding wilayah pesisir atau perkotaan.
“Pemerataan itu bukan hanya slogan. Ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar, dari hilir sampai hulu, mendapatkan hak pembangunan yang sama,” tutupnya.
Menutup pernyataannya, Salehuddin mendorong agar pemerintah provinsi segera menetapkan kawasan-kawasan tersebut sebagai prioritas pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus menyentuh wilayah yang selama ini cenderung terpinggirkan, bukan hanya berfokus pada kawasan yang sudah berkembang. (Adv/Ina)
