DIALOGIS.CO – Lambannya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengganggu aktivitas masyarakat di Balikpapan mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo. Ia mengaku kecewa atas kelalaian Pertamina dalam mengelola pasokan energi di daerah yang notabene menjadi pusat pengolahan minyak.
Menurut Sigit, masyarakat tidak peduli dengan dalih teknis atau alasan internal. Yang mereka butuhkan hanyalah jaminan ketersediaan BBM secara konsisten.
“Harusnya persoalan ini segera ditangani serius. Balikpapan itu kota pengolah minyak, masa ikut-ikutan krisis BBM,” ujarnya dengan nada geram.
Ia menilai sangat janggal ketika kota penghasil minyak justru harus mengalami antrean panjang hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Menurutnya, kondisi ini adalah bukti nyata dari lemahnya sistem distribusi energi nasional yang tidak berpihak pada daerah penghasil.
“Lihat saja Jakarta, suplai BBM aman-aman saja. Padahal, Balikpapan yang kirim ke sana,” sindirnya.
Sigit juga meminta agar Pertamina segera menyesuaikan kuota BBM untuk Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa pertumbuhan penduduk, termasuk migrasi dari luar daerah, telah meningkatkan kebutuhan energi secara signifikan.
“Sekarang banyak kendaraan dari luar daerah masuk. Jadi jangan hitung dari jumlah penduduk tetap saja. Kuota harus dinaikkan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Balikpapan, Sigit juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur adalah wilayah industri yang seharusnya mendapat perhatian khusus dalam hal pasokan energi. Ia menuntut Pertamina tidak mengulangi kelalaian masa lalu seperti kasus Pertamax oplosan, dan tak boleh lagi melempar tanggung jawab ke SPBU atau masyarakat.
“Koordinasi itu kuncinya. Jangan terus-menerus menyulitkan rakyat dengan alasan yang sama,” ucapnya lantang.
Kekecewaan Sigit makin memuncak karena hingga kini tak ada komunikasi terbuka dari Pertamina terkait krisis BBM yang tengah berlangsung. Ia menyebut masyarakat sudah terlalu sering dijanjikan program-program seperti bengkel gratis, namun kenyataannya justru terus dibebani masalah baru.
“Yang masyarakat butuhkan adalah solusi nyata, bukan sekadar janji. Ketika suara rakyat tak kunjung didengar, itu tandanya kita sedang kehilangan arah,” tutupnya penuh keprihatinan. (Adv/Ina)
