DIALOGIS.CO — Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan bahwa raihan tersebut bukanlah akhir dari tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Firnadi, opini WTP harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan berkelanjutan. Ia menilai bahwa rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK justru menjadi acuan penting dalam memperkuat sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Catatan dari BPK jangan dianggap sebagai pelengkap administratif, tapi harus ditindaklanjuti dengan solusi konkret,” tegasnya.
Firnadi menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun rencana aksi yang sistematis dan berbasis indikator capaian. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi penanganan yang sekadar formalitas atau hanya untuk memenuhi kewajiban administratif belaka.
“Kami tidak ingin rekomendasi itu hanya berhenti di meja atau jadi laporan tanpa realisasi. Harus ada tindakan nyata yang bisa diukur dan diawasi,” ujarnya.
Ia juga meminta keterlibatan langsung para kepala OPD untuk memahami dan menangani temuan yang menyangkut institusinya. Menurutnya, hal ini bukan hanya soal kepatuhan birokrasi, melainkan bentuk nyata dari komitmen pimpinan terhadap perbaikan internal.
“Setiap pimpinan instansi harus tahu apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikannya. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan profesional,” tambah Firnadi.
Selain menyoroti pentingnya peran OPD, Firnadi juga mengajak agar pemerintah membuka ruang transparansi publik terhadap temuan BPK dan langkah-langkah perbaikannya. Ia menilai hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
“Warga berhak tahu apa yang terjadi dan bagaimana pemerintah menanggapinya. Itu bagian dari akuntabilitas publik,” tegasnya.
Firnadi pun menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh pemangku kepentingan di Kaltim, baik eksekutif maupun legislatif, menjalin sinergi kuat dalam menyelesaikan semua catatan BPK dengan tuntas.
“Kalau kita ingin tata kelola yang lebih baik, maka DPRD dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mendukung dan mengingatkan,” pungkasnya. (Adv/Ina)
