DIALOGIS.CO – Luka mendalam masih terasa di Dusun Tani Jaya, Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Musibah tanah longsor yang meratakan puluhan rumah warga telah mengubah kehidupan masyarakat dalam hitungan detik. Di tengah kondisi darurat tersebut, sorotan tajam kini mengarah ke aktivitas pertambangan di sekitar lokasi bencana.
Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah tegas dengan meminta pertanggungjawaban dari PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR), perusahaan tambang yang diduga berkaitan erat dengan insiden tragis ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (2/6), para anggota dewan menyampaikan sikap keras atas kerugian yang dialami masyarakat.
Akhmed Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III, menekankan bahwa pihak perusahaan tidak bisa lepas dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ia menilai kerusakan yang terjadi bukanlah insiden biasa, melainkan dampak dari aktivitas yang harus diawasi secara ketat.
“Kami tidak bisa membiarkan kondisi ini berlalu tanpa kejelasan. PT BSSR harus menanggung penuh akibat dari kejadian ini. Puluhan rumah hancur dan warga kehilangan tempat tinggal. Ini tragedi kemanusiaan,” ujarnya tegas.
Meski Dinas ESDM Kaltim sebelumnya menyebutkan bahwa longsor terjadi akibat fenomena alam, masyarakat justru mengajukan pandangan berbeda. Warga meyakini bahwa operasi pertambangan yang dilakukan di sekitar kawasan tersebut menjadi faktor pemicu utama pergeseran tanah.
Reza menyampaikan bahwa DPRD menerima langsung aspirasi masyarakat yang meminta investigasi menyeluruh terhadap penyebab longsor. Karena itu, Komisi III membentuk tim investigasi untuk meninjau langsung lokasi terdampak bersama Dinas ESDM dan instansi terkait lainnya.
“Tim ini dibentuk untuk menyelidiki kebenaran dari laporan warga. Kita ingin memastikan ada transparansi dalam proses ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa DPRD akan mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap izin dan aktivitas pertambangan di kawasan sekitar, guna mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.
“Kejadian ini harus menjadi evaluasi serius terhadap pengawasan tambang di Kaltim. Jangan sampai warga terus menjadi korban,” tandas Reza. (Adv/Ina)
