DIALOGIS.CO – Di tengah gemerlap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus digaungkan sebagai masa depan Indonesia, sejumlah wilayah di Kalimantan Timur justru masih tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satunya, kawasan Sangkulirang Seberang di Kabupaten Kutai Timur yang hingga kini masih menghadapi minimnya akses listrik, air bersih, dan jalan layak.
Kondisi tersebut menuai perhatian dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menyebut ketimpangan ini sebagai bentuk nyata ketidakadilan pembangunan di provinsi yang selama ini menyumbang energi dan kekayaan alam bagi negara.
“Di satu sisi kita bangun IKN dengan anggaran jumbo, tapi di sisi lain, masyarakat di Mandu Dalam, Saka, Kesandaran, dan Mandu Pantai Lestari masih hidup tanpa penerangan. Ini bukan hanya ironi, tapi kegagalan distribusi keadilan,” ucap Agusriansyah.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah janji pembangunan di wilayah tersebut tak kunjung ditepati, meski sudah menjadi bagian dari narasi kampanye berbagai tokoh politik. Hingga hari ini, janji-janji itu hanya menjadi kenangan yang tak kunjung berubah menjadi aksi nyata.
“Dulu dijanjikan jalan dan listrik saat kampanye. Tapi sampai sekarang warga hanya bisa berharap dari obor dan jalan berdebu. Ini luka kolektif bagi warga yang merasa dilupakan,” tambahnya.
Agusriansyah menyoroti fakta bahwa wilayah ini seharusnya tidak sulit dijangkau secara geografis, apalagi berada di sekitar area aktivitas industri dan tambang. Namun ketidakhadiran infrastruktur dasar memperlihatkan lemahnya political will untuk menjadikan pembangunan benar-benar merata.
Ia mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan melalui survei lapangan oleh Pemkab Kutim dan PLN, tetapi menegaskan bahwa pembangunan sejati hanya akan terwujud jika Pemerintah Provinsi Kaltim turut aktif mendorong realisasi anggaran dari pusat.
“Kalau pemprov tidak bersuara lantang ke pusat, ini akan jadi survei tanpa ujung. Butuh komitmen, bukan sekadar notulen rapat,” tegasnya.
Politisi muda itu juga berjanji akan terus mengawal persoalan ini di parlemen. Baginya, pembangunan harus dimulai dari pinggiran, bukan hanya dari pusat kota atau proyek mercusuar.
“Kita tidak boleh lagi membiarkan masyarakat pinggiran hanya jadi objek janji lima tahunan. Pemerataan pembangunan adalah kewajiban, bukan belas kasih,” tutup Agusriansyah. (Adv/Ina)
