DIALOGIS.CO – Setahun telah berlalu sejak Rusel ditemukan tak bernyawa di sebuah pos jaga sederhana di Muara Kate, Kabupaten Paser, Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, pos yang selama ini menjadi simbol perlawanan warga terhadap ekspansi tambang yang mengancam ruang hidup mereka.
Namun hingga kini, siapa pelaku pembunuhan tersebut masih menjadi misteri. Keadilan yang ditunggu tak kunjung datang, dan publik mulai bertanya benarkah hukum masih berlaku untuk semua?
Sorotan tajam kembali datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai pembiaran terhadap kasus Rusel adalah bentuk kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Ia menegaskan, pembunuhan terhadap warga sipil yang memperjuangkan hak lingkungan tidak bisa dianggap angin lalu.
“Rusel bukan penjahat. Ia warga biasa yang membela kampungnya dari kerusakan lingkungan. Jika negara tak mampu menjawab siapa pelakunya, lalu siapa lagi yang bisa kita harapkan?” ucap Salehuddin dengan nada keras.
Bagi Salehuddin, pembunuhan ini bukan semata kriminal biasa, tapi peristiwa yang mencerminkan ketimpangan kuasa antara masyarakat adat dan kepentingan korporasi tambang. Ia menyoroti lokasi kejadian yang berada tidak jauh dari area konsesi tambang yang hingga kini masih aktif.
“Tidak masuk akal jika pembunuhan ini dibiarkan tanpa ujung. Kecurigaan publik sudah mengarah pada kekuatan-kekuatan besar di baliknya. Dan selama tak ada transparansi, dugaan itu akan terus hidup,” katanya.
Ia pun menuntut agar aparat penegak hukum tidak lagi menunda-nunda pengusutan kasus ini dan menyampaikan hasil investigasi secara terbuka. Bagi DPRD, sikap diam justru berpotensi memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Diam bukan pilihan. Jika ada tekanan dari pihak tertentu, justru negara harus menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dibeli,” ujarnya.
DPRD Kaltim juga meminta Pemerintah Provinsi tidak hanya mengandalkan dialog sebagai solusi jangka pendek. Menurutnya, dialog tidak akan berarti apa-apa jika pelaku kekerasan tetap bebas berkeliaran.
“Warga butuh perlindungan, bukan hanya pertemuan. Mereka ingin keadilan, bukan basa-basi. Pertanyaannya sederhana: siapa yang membunuh Rusel?” tegasnya.
Untuk mencegah tragedi serupa, Salehuddin mengusulkan dibentuknya regulasi khusus yang menjamin keamanan para pejuang lingkungan dan masyarakat adat yang kerap menjadi tameng hidup terhadap masuknya kepentingan modal besar.
“Kalau negara benar-benar berpihak pada rakyat, maka sekarang waktunya membuktikan. Jangan tunggu korban berikutnya,” pungkasnya. (Adv/Ina)
