DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan keterbukaan terhadap masukan legislatif dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menyampaikan langsung tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Rendi mengapresiasi catatan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Ia mengakui masih terdapat program yang belum terlaksana secara maksimal di lapangan dan menyebut hal tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.
“Besarnya SILPA 2024 bukan semata karena rendahnya serapan, tapi karena adanya earmark dari pusat yang cair di akhir tahun dan perubahan mekanisme penyaluran dana transfer,” jelas Rendi.
Rendi menjelaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akan dimaksimalkan dalam pelaksanaan APBD 2025.
Pemerintah akan memfokuskan penggunaan anggaran pada sektor strategis, termasuk penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Tanggapan pemerintah juga menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebelumnya menjadi catatan DPRD Kukar.
Rendi menyatakan Pemkab Kukar berkomitmen menambah PAD secara bertahap melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah seperti Perseroda, Perusda, dan BUMD lainnya.
“Kami targetkan PAD terus meningkat minimal lima tahun ke depan. Potensi kita masih besar dan akan terus kita gali,” tegas Rendi.
Rapat paripurna ini menjadi forum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk menyamakan persepsi dalam membangun tata kelola anggaran yang efektif serta memastikan kebijakan fiskal selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. (Adv/fk)
