DIALOGIS.CO – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kukar.
Penandatanganan PKS dilaksanakan di ruang rapat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim pada Selasa (5/8/2025). Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Gubernur Kaltim dan Bupati Kukar yang diteken pada 25 Juni 2025, sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional (RPJMDN).
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa ruang lingkup kerja sama ini mencakup peningkatan produksi peternakan, pengendalian penyakit hewan, hingga kolaborasi dalam langkah-langkah preventif maupun pemberantasan penyakit.
“Selama ini kita sudah bersinergi, tapi dengan adanya PKS, kerja sama kita punya landasan hukum yang kuat. Ini akan mendorong optimalisasi program di bidang peternakan dan kesehatan hewan,” ujar Taufik, Rabu (6/8/2025).
Ia menambahkan, kerja sama tersebut akan mempermudah sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten, baik dari sisi pembiayaan, pelaksanaan teknis, maupun penyediaan infrastruktur penunjang seperti laboratorium dan sarana kesehatan hewan.
Salah satu bentuk dukungan dari Pemprov Kaltim adalah penyediaan laboratorium kesehatan hewan untuk membantu proses pengujian dan pengendalian penyakit.
Pemprov juga akan mendukung sertifikasi halal bagi rumah potong hewan (RPH) di Kukar, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
“Misalnya, pengadaan ternak di Kukar bisa didukung oleh provinsi dalam bentuk fasilitas dan kelembagaan. Ini akan mempercepat pencapaian target produksi peternakan kita,” jelas Taufik.
Distanak Kukar sendiri menargetkan peningkatan produksi daging ternak besar, ternak sedang, ternak kecil, dan telur.
PKS ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mencapai pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi lintas pemerintah daerah.
Taufik berharap implementasi PKS tidak hanya memperkuat sektor peternakan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak lokal serta ketahanan pangan hewani di Kutai Kartanegara.
“Dengan sinergi yang lebih kuat, kita harap semua program bisa berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv/fk)
