DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan umum, hingga penyediaan air bersih menjadi aspirasi yang banyak disampaikan warga dalam reses anggota DPRD Kota Samarinda pada 1–8 Oktober 2026.
Namun, usulan pembangunan tersebut diperkirakan baru dapat direalisasikan pada 2028 setelah melalui tahapan perencanaan dan penganggaran.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses. Selain pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, warga juga menyampaikan kebutuhan bantuan sosial serta dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
“Ya, rata-rata aspirasinya infrastruktur, semenisasi, drainase, kemudian penerangan lampu jalan, kemudian air bersih, PDAM, sumur bor. Terus juga ada masalah bantuan-bantuan sosial dan UKM,” ungkap Helmi, Rabu (7/10/2026).
Selama delapan hari pelaksanaan reses, Helmi menggelar pertemuan dengan masyarakat di dua titik wilayah Samarinda Utara untuk menyerap berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kota Samarinda.
Meski demikian, Helmi menjelaskan bahwa realisasi anggaran untuk sejumlah aspirasi tersebut direncanakan baru dapat dilakukan pada 2028. Usulan yang disampaikan warga masih harus melalui proses perencanaan, penentuan prioritas, dan penganggaran sebelum dapat dilaksanakan.
Dengan demikian, penyampaian aspirasi melalui reses belum serta-merta menjamin seluruh usulan akan langsung direalisasikan. Pelaksanaannya tetap bergantung pada hasil pembahasan dan keputusan anggaran pemerintah daerah.
Helmi berharap kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti akses jalan, drainase, penerangan, dan air bersih, dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan mendatang.
Ia menegaskan, hasil reses merupakan salah satu bahan bagi anggota DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui pembahasan kebijakan dan anggaran bersama pemerintah daerah.
Keselarasan antara aspirasi warga dan prioritas pembangunan dinilai penting agar program yang direncanakan dapat menjawab persoalan di lapangan serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat Samarinda. (Adv/ml)
