DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan percepatan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga saat ini, dari 1.000 pengajuan, 400 berkas telah diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan sisanya masih dalam tahap verifikasi.
Dalam wawancara pada 29 Maret 2025, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Hariyanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BKN agar seluruh tahapan seleksi dan administrasi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Jika persetujuan teknis (pertek) dari BKN sudah keluar lebih cepat, maka administrasi SK dapat segera diproses,” ujarnya.
Proses seleksi PPPK ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kepastian status bagi tenaga honorer yang telah lulus seleksi.
Pemerintah Kukar menargetkan bahwa seluruh administrasi selesai pada Oktober 2025, agar tidak mengganggu jalannya seleksi gelombang kedua.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan PPPK. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis digital, diharapkan proses seleksi dapat berjalan lebih efisien serta meminimalkan potensi kendala administratif.
Sebagai langkah ke depan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan adanya kuota tambahan untuk tenaga PPPK, terutama bagi sektor pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan banyak tenaga profesional.
Dengan percepatan ini, tenaga honorer yang telah lulus seleksi diharapkan segera mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka dan bisa mulai bekerja dengan kondisi yang lebih stabil.
“Kami berharap proses ini bisa berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi para tenaga honorer yang telah lama menunggu,” pungkasnya. (Adv/fk)
