DIALOGIS.CO – Program kuliah gratis atau “Gratispol” yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menjadi sorotan, terutama dari sisi efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan tinggi di daerah. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan agar kebijakan ini tidak berhenti pada sekadar pemenuhan janji politik, tetapi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.
Ananda mengapresiasi semangat pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas melalui Gratispol. Namun, ia mengingatkan bahwa program ini akan membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar, dengan proyeksi awal mencapai Rp1 triliun, dan bisa meningkat hingga Rp1,5 triliun pada 2030. Dengan angka sebesar itu, ia menekankan pentingnya jaminan terhadap kualitas luaran (output) program.
“Kalau kita bicara anggaran sebesar ini, harus ada jaminan bahwa lulusan dari program Gratispol memang memiliki daya saing dan kompetensi yang unggul. Ini bukan hanya pembiayaan kuliah, ini investasi pembangunan manusia,” kata Ananda.
Ia menyebutkan, untuk menjamin efektivitas program, maka Pemprov Kaltim harus menyiapkan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis indikator keberhasilan yang terukur. DPRD, katanya, siap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Tak hanya pemerintah, Ananda juga mendorong agar perguruan tinggi mitra program, baik negeri maupun swasta, tetap menjaga standar mutu akademik. Menurutnya, kuliah gratis tidak boleh mengorbankan kualitas proses pembelajaran.
“Gratis bukan berarti murahan. Harus tetap ada standar tinggi yang diberlakukan oleh kampus. Pemerintah dan DPRD bisa membiayai, tapi kampus tetap jadi garda utama dalam menjaga mutu,” tegas politisi dari PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut, ia mengaitkan keberadaan Gratispol dengan tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dan profesional dari daerah akan meningkat tajam. Ia menilai Gratispol memiliki potensi strategis dalam mempersiapkan SDM lokal menyambut peran penting di masa depan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merancang keberlanjutan anggaran agar tidak membebani keuangan daerah.
“Jangan sampai niat baik ini justru jadi beban fiskal jangka panjang. Harus ada roadmap yang jelas, pemerataan penerima manfaat, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan,” tutup Ananda. (Adv/Ina)
