DIALOGIS.CO — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kaltim.
Meskipun Pemprov Kaltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Apansyah menekankan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Kami mengapresiasi WTP, tetapi DPRD juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dari BPK dijalankan dengan serius, bukan hanya menjadi laporan semata,” ujar Apansyah.
Menurutnya, pemanggilan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diemban DPRD. Komisi III akan menggali keterangan langsung dari masing-masing OPD terkait temuan yang diungkap oleh BPK, serta memantau progres rencana aksi yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 60 hari ke depan.
“Kami ingin mendengar langsung bagaimana kesiapan masing-masing OPD dalam menindaklanjuti hasil audit. Ini menyangkut akuntabilitas dan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik,” tegasnya.
Apansyah juga menyoroti pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai bahwa opini WTP bukanlah akhir dari proses, melainkan pintu masuk menuju perbaikan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan.
“Capaian WTP patut diapresiasi, tapi yang lebih penting adalah langkah konkret untuk menutup setiap celah kelemahan yang masih ada,” tuturnya.
Komisi III DPRD Kaltim, kata Apansyah, akan terus mendorong agar seluruh instansi pemerintah daerah menjalankan rencana perbaikan sesuai arahan BPK dan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. (Adv/Ina)
