DIALOGIS.CO – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, H. Baba, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan MA sebagai langkah konkret mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
Menurutnya, proses penerimaan siswa bukan sekadar agenda tahunan administratif, tetapi menjadi bagian dari keadilan sosial yang harus dikawal serius. Baba menyoroti bahwa sistem penerimaan, terutama dengan skema zonasi dan afirmasi, seringkali menyisakan persoalan di lapangan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pendidikan adalah hak dasar. Maka penerimaan siswa baru harus benar-benar mencerminkan keadilan, tidak boleh ada diskriminasi karena latar belakang atau tempat tinggal,” tegas Baba.
Ia mengatakan, DPRD Kaltim tidak ingin hanya sekadar menerima laporan di atas meja. Maka dari itu, seluruh anggota Komisi IV diinstruksikan untuk terjun langsung ke daerah pemilihan masing-masing, mengamati secara rinci pelaksanaan SPMB, termasuk dinamika yang muncul di sekolah-sekolah.
“Bukan kunjungan simbolik. Kami ingin tahu langsung apakah ada kendala kuota, keluhan orang tua, atau ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, DPRD telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk mendapatkan data dan jadwal pelaksanaan SPMB. Data tersebut akan digunakan sebagai acuan pengawasan secara terstruktur, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan menyentuh persoalan nyata.
Baba juga menekankan bahwa jalur penerimaan seperti zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, hingga prestasi akademik harus dijaga agar tidak dimanipulasi oleh oknum-oknum yang merugikan hak siswa lain.
“Transparansi adalah kata kunci. Kami akan pastikan empat jalur penerimaan itu berjalan jujur dan sesuai aturan,” ujarnya.
Lebih jauh, Baba berharap pengawasan ini tidak hanya berdampak pada perbaikan sistem saat ini, tetapi juga menjadi evaluasi berkelanjutan untuk pembenahan pendidikan di masa depan.
“Kita ingin pendidikan di Kaltim maju bersama, tidak lagi terpusat di kota. Anak-anak di Mahulu atau Kutim juga punya hak yang sama seperti di Samarinda atau Balikpapan,” pungkas Baba. (Adv/Ina)
