DIALOGIS.CO – Dalam rangka sinkronisasi dengan Permendagri No. 90 tahun 2019, BKPSDM Kukar telah menginisiasi reformasi struktural pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Reformasi ini mencakup penyesuaian jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tingkat Eselon 3 dan Eselon 4, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem penganggaran dan memperkuat proses pertanggungjawaban.
Mapfiyanto Ramadhan, Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, menekankan bahwa reformasi ini merupakan bagian dari upaya administrasi yang berlaku secara nasional.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aspek dari proses pelaksanaan kegiatan anggaran dan perencanaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujar Ramadhan pada Jumat (15/3/2024).
Reformasi ini termasuk penggabungan beberapa bidang dalam OPD, seperti yang terjadi pada Diskominfo, yang kini beroperasi dengan empat bidang, berkurang dari lima bidang sebelumnya.
“Langkah ini diambil untuk mencapai efisiensi penganggaran, sambil tetap mempertahankan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat,” tambah Ramadhan.
BKPSDM Kukar juga mengidentifikasi kebutuhan pengisian ulang pejabat struktural di beberapa kecamatan, termasuk Muara Jawa dan Sanga-Sanga, yang masih memiliki banyak posisi lowong.
“Kami akan melakukan pengisian ulang pejabat struktural secara bertahap, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan kebijakan pusat,” jelas Ramadhan.
Ramadhan menambahkan bahwa reformasi ini akan dilakukan tidak hanya di tingkat kecamatan tetapi juga di tingkat kelurahan, dengan tujuan untuk mengembangkan status kepegawaiannya.
“Ini adalah upaya kami untuk memastikan bahwa setiap tingkatan dalam struktur pemerintahan daerah dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan regulasi yang ada,” tandasnya. (Adv/sy)
