DIALOGIS.CO – Angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran terkini yang menembus lebih dari Rp2 triliun memantik respons tegas dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut lonjakan Silpa tersebut mencerminkan lemahnya kinerja perencanaan dan serapan anggaran pemerintah provinsi.
Menurutnya, jumlah sebesar itu bukan hanya sekadar angka saldo yang mengendap, melainkan cerminan dari peluang yang terlewat untuk menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Anggaran sebesar itu bisa memberi dampak besar jika dikelola dengan cermat. Tapi jika hanya mengendap jadi Silpa, itu berarti ada fungsi pelayanan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Damayanti.
Legislator dari Fraksi PKB ini menyoroti ketidakefisienan pengelolaan anggaran yang berujung pada tidak tercapainya target pembangunan. Ia menyebut masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang luput dari perhatian anggaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Di kota sebesar Balikpapan saja, kita masih temukan sekolah kekurangan ruang belajar. Sementara dana miliaran rupiah tidak terserap. Ini ironis,” tegasnya.
Damayanti meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi internal menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Ia menekankan perlunya perbaikan koordinasi lintas sektor agar anggaran tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Evaluasi itu harus total. Tidak cukup sekadar alasan klasik soal teknis atau waktu yang mepet. Ini soal tanggung jawab terhadap hak-hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Silpa yang terus berulang dari tahun ke tahun berisiko memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memenuhi janji pembangunan.
“Kita tidak bisa terus memaklumi hal ini. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan mengendap di kas daerah tanpa manfaat nyata,” tandasnya.
Damayanti pun berharap Silpa tidak lagi menjadi tren berulang yang menandai lemahnya kontrol perencanaan. Ia menutup pernyataannya dengan mendorong Pemprov Kaltim untuk menyusun strategi anggaran yang lebih presisi dan proaktif di masa mendatang. (Adv/Ina)
