DIALOGIS.CO – Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pemangku kepentingan.
Acara ini dilaksanakan di Pendopo Wakil Bupati Kukar pada Senin (18/11/2024), dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, dan Polri.
Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyatukan persepsi terkait tahapan penyelenggaraan Pilkada dan memastikan semua pihak siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul.
“Rakor ini lebih kepada pemantapan dan penyamaan persepsi. Pada tanggal 24 November nanti, KPU akan mulai mendistribusikan logistik ke kecamatan, sehingga kesiapan kita sangat penting,” ujar Rinda.
Rinda menyoroti potensi cuaca buruk, seperti hujan, yang dapat memengaruhi distribusi logistik Pilkada dan tingkat partisipasi masyarakat. Untuk itu, Kesbangpol Kukar menekankan pentingnya mitigasi kebencanaan dalam setiap tahapan Pilkada.
“Kondisi hujan dapat menjadi tantangan besar, baik dalam pendistribusian logistik maupun dalam mendorong masyarakat untuk datang ke TPS. Kami ingin memastikan hal ini tidak menghambat kelancaran Pilkada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rinda menekankan bahwa hasil rakor ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan bersama KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. Langkah tersebut bertujuan menciptakan sinergi dalam memastikan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan lancar, sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Sinergisitas antar-stakeholder ini akan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di Kukar, termasuk dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu,” tambahnya.
Rinda berharap bahwa seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat Kukar dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.
“Kami berharap seluruh masyarakat Kukar datang ke TPS dan berpartisipasi dalam memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Ini adalah momentum penting untuk menentukan arah pembangunan daerah,” pungkas Rinda.
Upaya ini mencerminkan komitmen Pemkab Kukar dalam menciptakan Pilkada yang demokratis, aman, dan inklusif, meski dihadapkan pada berbagai tantangan. (Adv/fk)
