DIALOGS.CO – Program insentif “Jospol” yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji sebagai bentuk dukungan kepada guru swasta, mendapat sambutan positif dari DPRD Kaltim. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mengangkat kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN di luar sekolah negeri.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut program ini sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada sektor pendidikan, terutama para guru yang kerap luput dari perhatian anggaran.
“Nilainya mungkin belum besar, hanya Rp 500 ribu per bulan, tapi ini langkah awal yang sangat berarti. Bentuk penghargaan moral ini akan memacu semangat para guru dalam menjalankan perannya di tengah keterbatasan,” ujarnya.
Menurutnya, insentif tersebut menjadi titik masuk penting untuk mengurangi kesenjangan antara guru negeri dan swasta, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
“Guru swasta juga pejuang pendidikan. Mereka mengabdi, mendidik anak bangsa, dan memiliki hak yang sama untuk mendapat perhatian dari negara,” imbuhnya.
Legislator asal Kutai Kartanegara itu menekankan bahwa insentif ini tak boleh berhenti sebagai kebijakan jangka pendek. Ia mendorong agar alokasi anggaran program Jospol dibahas secara lebih luas dalam APBD Perubahan 2025, baik dari segi peningkatan nominal maupun cakupan penerima.
“Jika bisa ditingkatkan atau diperluas ke jenjang PAUD dan SMA sederajat, itu akan lebih baik. Kita ingin efeknya merata, bukan hanya simbolis,” jelas Salehuddin.
Ia juga mendorong Pemprov Kaltim untuk menjalin sinergi dengan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, mengingat jenjang SD dan SMP berada di bawah otoritas daerah. Dalam hal ini, dukungan pusat dan provinsi bisa menjadi penguat.
“Program seperti ini perlu dukungan regulasi, pengawasan, dan sinergi lintas level pemerintahan. Jangan sampai hanya jadi proyek tahunan yang hilang saat anggaran bergeser,” tandasnya.
Salehuddin menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa dengan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, Kaltim mampu menjadi percontohan daerah yang memuliakan guru dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. (Adv/Ina)
