DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menorehkan prestasi baru dalam pengelolaan pembangunan desa. Melalui Expose Pengembangan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (26/8/2025), Kukar resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan kerja sama desa di Kaltim.
Penetapan ini bukan tanpa alasan. Kukar dianggap sukses membangun pola kolaborasi antara pemerintah desa dengan pihak swasta dan lembaga sosial dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Keseriusan itu dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama PT Multi Harapan Utama (MHU), Baznas Kukar, Yayasan Pede Nusantara Madani, serta perwakilan dari lima desa yang ikut berpartisipasi.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan ekonomi desa.
“Kami ingin desa mampu berdiri sejajar dengan dunia usaha. Dengan kemitraan, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku pembangunan,” katanya.
Arianto menambahkan, ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pembinaan UMKM, penguatan pertanian, hingga pengembangan usaha produktif desa.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini penting agar desa tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem ekonomi yang berkelanjutan.
“Model kemitraan ini membuka peluang besar bagi desa untuk berinovasi. Kami berharap Kukar bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten lain dalam memaksimalkan potensi lokal,” tambahnya.
Expose yang digagas DPMD Kaltim ini juga menjadi forum berbagi praktik terbaik (best practice) antar daerah. Kukar tampil menonjol berkat konsistensinya dalam mengintegrasikan program pemberdayaan dengan sektor swasta.
Langkah ini memperlihatkan arah baru pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif. Dengan sinergi pemerintah daerah, pihak ketiga, dan masyarakat, kemandirian desa bukan lagi cita-cita, tetapi kenyataan yang sedang diwujudkan. (Adv/fk)
