DIALOGIS.CO – Sebagai wujud kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Asistensi Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Pemerintah Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Rabu (16/7/2025), dan diikuti oleh puluhan perwakilan desa dari berbagai kecamatan.
Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi DPMD untuk memastikan pelaksanaan program bantuan keuangan berjalan sesuai pedoman.
Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menyampaikan bahwa seluruh 193 desa di Kukar tahun ini menjadi penerima Bankeu Provinsi Kalimantan Timur, dengan alokasi senilai Rp75 juta per desa.
“Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, seperti penanganan batas desa, pengadaan sarana posyandu, hingga pembangunan MCK,” jelasnya.
Poino menambahkan, meski bantuan sudah dialokasikan, penyalurannya belum seluruhnya terealisasi. Sebagian desa masih terkendala persoalan administrasi, mulai dari belum menganggarkan dalam APBDes hingga kesalahan teknis dalam penggunaan dana.
“Setelah diverifikasi, kami berharap desa segera menyesuaikan kegiatan dengan prioritas yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sekitar 100 desa telah mengikuti sesi verifikasi pada hari pertama, sementara sisanya dijadwalkan menyusul.
Proses ini juga melibatkan unsur kecamatan sebagai pembina desa untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dan sesuai mekanisme.
Dalam pelaksanaan administrasi, DPMD Kukar juga mendorong desa agar memanfaatkan aplikasi SISKUDES secara optimal.
Aplikasi ini, menurut Poino, menjadi solusi praktis dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pendukung lainnya.
“Kalau pencatatannya tertib, laporan bisa lebih cepat dan akurat. Namun, masih ada beberapa desa yang belum konsisten, sehingga butuh pembinaan lanjutan,” ungkapnya.
Poino berharap kegiatan Monev ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi momentum bagi desa untuk memperbaiki tata kelola keuangannya.
“Kami ingin seluruh desa benar-benar memahami penggunaan dana bantuan sesuai surat edaran Gubernur. Dengan begitu, program pembangunan desa bisa berjalan lancar dan berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/fk)
