DIALOGIS.CO, SAMARINDA — Rencana penerapan Bus Buy The Service (BTS) di Kota Samarinda dinilai tetap dapat direalisasikan meski kondisi dan lebar jalan berbeda-beda. DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah menyesuaikan ukuran armada dengan karakteristik setiap koridor agar layanan transportasi massal dapat berjalan optimal.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan perbedaan kondisi jalan tidak semestinya menjadi hambatan dalam penerapan BTS. Menurutnya, pemerintah dapat menyiapkan armada dengan kapasitas berbeda sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing ruas.
“Artinya baik dari luasan maupun lebar jalannya, saya kira tidak ada masalah,” ungkap Deni, Senin (5/10/2026).
Ia menilai kekhawatiran penggunaan bus berukuran besar yang berpotensi menambah kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi melalui perencanaan teknis. Pada koridor tertentu, pemerintah dapat menggunakan bus berukuran sedang apabila kondisi jalan tidak memungkinkan dilalui armada berkapasitas besar.
“Itu pasti ada teknisnya nanti yang dipersiapkan,” ujarnya.
Menurut Deni, kehadiran transportasi massal justru dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan pertumbuhan kendaraan pribadi di jalan. Semakin banyak masyarakat beralih menggunakan angkutan umum, jumlah kendaraan yang melintas maupun kebutuhan parkir di badan jalan diharapkan dapat berkurang.
Deni juga mendorong penerapan BTS dilakukan secara bertahap. Pemerintah dapat memulai layanan melalui satu atau dua koridor sebagai proyek percontohan, kemudian melakukan evaluasi sebelum memperluas cakupan layanan.
Komisi III sebelumnya telah menerima pemaparan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengenai pemetaan sejumlah rute yang disiapkan untuk mendukung layanan transportasi massal tersebut.
Setelah koridor ditetapkan, pemerintah juga perlu melengkapi infrastruktur pendukung, termasuk halte dan titik pemberhentian atau bus stop.
“Itu nanti yang akan diadakan oleh Dishub untuk melengkapi fasilitas transportasi massal ini,” katanya.
DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungan terhadap pengembangan transportasi massal sebagai salah satu upaya mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tepian.
Deni berharap Pemerintah Kota Samarinda segera memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), agar program bantuan BTS dapat direalisasikan pada 2027.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Wali Kota (Andi Harun) bisa hadir dan bertemu langsung dengan Kemenhub untuk mewujudkan transportasi massal,” tandasnya. (Adv/ml)
