DIALOGIS.CO – Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menekankan bahwa perempuan dan anak tidak boleh dipandang sebagai pelengkap dalam perencanaan pembangunan, melainkan harus ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam setiap kebijakan daerah.
Dirinya menyatakan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan mencerminkan tingkat kematangan daerah dalam menjamin keadilan sosial serta menjadi tolok ukur kepemimpinan yang berpihak pada kemanusiaan.
“Jika kita bicara soal pembangunan berkelanjutan, maka jangan lupakan bahwa anak dan perempuan adalah pilarnya. Mereka adalah fondasi yang akan menentukan masa depan daerah ini,” ujar Hamas.
Dirinya menambahkan, DPRD Kaltim berasama Pemprov akan terus bersinergi untuk memperkuat rugulasi yang baik dalam perlindungan serta mencari solusi untuk memperjuangan partisipasi perempuan dalam pembangunan
Melalui kewenangan legislatifnya, DPRD akan memastikan alokasi anggaran dan kebijakan daerah berjalan seiring dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan, termasuk dalam hal pengawasan terhadap program-program di lapangan.
“Kita tidak ingin hanya berhenti pada tataran wacana. Perlu kerja nyata, termasuk membangun ekosistem yang ramah anak dan memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan,” pintanya.
Hamas juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam isu perempuan dan anak. Ia menilai, kunjungan Menteri PPPA menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen lintas sektor.
“Kami akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan langkah konkret, agar Kaltim bisa menjadi provinsi yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial,” tutupnya. (Adv/Ina)
