DIALOGIS.CO, SAMARINDA — Penanganan banjir diminta tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Samarinda di tengah pembangunan dan penataan sejumlah kawasan ikonik, termasuk Teras Samarinda. DPRD menilai pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan mendasar yang masih berdampak pada aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan banjir masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Menurutnya, upaya mengatasi banjir tidak dapat dilakukan secara instan karena memerlukan perencanaan, anggaran, serta kerja sama antarpemerintah sesuai kewenangannya.
“Untuk menghilangkan sama sekali banjir di Samarinda memang tidak mungkin. Cukup sulit, butuh waktu,” ujar Arie, Jumat (9/10/2026).
Ia menilai pembangunan untuk mempercantik Kota Tepian, termasuk penataan ruang publik, merupakan hal positif. Namun, pemerintah juga perlu memastikan program penanganan banjir dan persoalan dasar lainnya memperoleh perhatian yang seimbang.
Menurut Arie, salah satu langkah yang perlu diperkuat ialah koordinasi antara Pemkot Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Kolaborasi tersebut diperlukan karena penanganan banjir melibatkan berbagai pihak dengan kewenangan berbeda.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Sungai Karang Mumus. Arie menilai penanganan sungai tersebut, termasuk melalui normalisasi sesuai kajian teknis dan kewenangan instansi terkait, perlu menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir di Samarinda.
“Penanganan banjir memang tidak bisa hanya pemkot, tetapi juga mesti dibantu pemprov dan balai sungai,” jelas politikus Partai Golkar tersebut.
Arie mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkot Samarinda dalam menangani banjir. Meski demikian, ia menekankan perlunya kesinambungan program dan koordinasi lintas instansi agar langkah yang ditempuh dapat berjalan lebih optimal.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak cukup diukur dari perubahan tampilan fisik atau hadirnya proyek-proyek monumental, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menangani persoalan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.
“Kami ingin pemerintah jangan hanya memperbanyak proyek monumental, tetapi tangani juga masalah-masalah mendasarnya masyarakat. Saya kira kalau pemerintah fokus, persoalan pembangunan di Samarinda bisa kok ditangani,” tegasnya.
Arie berharap pembangunan Samarinda ke depan tidak hanya berorientasi pada penataan kawasan perkotaan, tetapi juga disertai upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak banjir dan menyelesaikan persoalan dasar masyarakat. (Adv/ml)
