DIALOGIS.CO, SAMARINDA — Rencana pemekaran wilayah Samarinda Utara perlu didahului kajian kelayakan dan perhitungan kebutuhan anggaran. DPRD Kota Samarinda menilai kesiapan pembiayaan serta manfaat bagi masyarakat menjadi pertimbangan penting sebelum menentukan dukungan terhadap rencana tersebut.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pemekaran wilayah tidak cukup hanya mempertimbangkan pembagian administrasi. Pemerintah juga perlu menghitung kebutuhan fasilitas pemerintahan, sarana pelayanan publik, dan biaya operasional yang akan timbul.
“Seberapa jauh kelayakannya, karena dengan adanya pemekaran tentu juga akan memengaruhi dari segi pembiayaan,” ujar Helmi, Jumat (9/10/2026).
Menurut Helmi, aspek anggaran perlu dikaji secara cermat, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Perencanaan pembiayaan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pembentukan wilayah administrasi baru tidak menimbulkan beban yang sulit dipenuhi.
Selain pembiayaan, kajian pemekaran juga perlu mencakup kesiapan logistik, penyediaan kantor pemerintahan, serta fasilitas pendukung pelayanan masyarakat. Seluruh kebutuhan tersebut harus diperhitungkan untuk memastikan pemekaran dapat berjalan sesuai tujuan.
Helmi menegaskan, manfaat pemekaran bagi warga juga perlu menjadi bagian dari penilaian. Rencana tersebut perlu dikaji agar pembentukan wilayah baru benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.
Terkait tindak lanjut di DPRD, Helmi menyebut persoalan pemerintahan menjadi ranah Komisi I. Aspirasi masyarakat mengenai pemekaran akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait.
“DPRD akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai kewenangannya,” katanya.
Ia berharap rencana pemekaran Samarinda Utara dibahas berdasarkan kajian yang matang, termasuk dari sisi kelayakan, kemampuan anggaran, dan kesiapan fasilitas pemerintahan. (Adv/ml)
