DIALOGIS.CO – Di tengah langkah pemerintah menata ulang belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, muncul kekhawatiran terkait nasib sejumlah program prioritas, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional, menghadapi tekanan ekonomi global, serta membiayai megaproyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meski begitu, banyak pihak mengingatkan bahwa kebijakan penghematan tidak boleh mengorbankan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Program MBG dinilai berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan menekan angka gizi buruk, sehingga perlu dipastikan tetap berjalan secara berkelanjutan meskipun dalam situasi fiskal yang menantang.
“MBG harus tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin pada Selasa (24/4/2025).
Ia menilai kebijakan efisiensi merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program nasional, tetapi tidak boleh sampai mengorbankan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
“Setahu saya, untuk IKN, prioritas pembiayaan tahun 2025 sudah jelas, sekitar Rp20 Trilyun. Artinya, dalam konteks pembiayaan, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana memastikan Program MBG tetap berjalan, sejalan dengan kebijakan prioritas lainnya,” paparnya.
Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa kebijakan efisiensi dalam Inpres 1/2025 merupakan langkah yang tidak bisa dihindari, terutama untuk memastikan penggunaan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.
Namun, ia mengingatkan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan program yang sudah direncanakan dan memiliki dampak besar bagi masyarakat.
Salehuddin yang berasal dari Dapil Kutai Kartanegara juga menyoroti perkembangan pembangunan IKN yang meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap menunjukkan progres yang positif.
Ia mengakui bahwa proyek ini mungkin tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan target awal pemerintahan, tetapi komitmen pemerintah terhadap proyek ini masih sangat kuat.
“Faktanya, IKN tetap berjalan, dan itu bisa kita lihat dari alokasi pembiayaan hampir Rp20 Trilyun untuk tahun 2025. Artinya, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini,” kata Salehuddin lebih lanjut.
Selain itu, Salehuddin menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh sampai mengorbankan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti MBG.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan efisiensi tanpa menghambat agenda pembangunan.
“Pada akhirnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa program berjalan secara efektif dan tepat sasaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.” pungkasnya. (Adv/Ina)
