DIALOGIS.CO – Peristiwa kebakaran yang melanda Big Mall Samarinda belum lama ini menuai perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz. Ia menilai insiden tersebut sebagai alarm keras terhadap lemahnya sistem keamanan gedung, khususnya sistem proteksi kebakaran.
Giaz menekankan perlunya evaluasi total terhadap standar keamanan yang diterapkan manajemen Big Mall. Ia menyebut kegagalan sistem sprinkler untuk berfungsi saat kebakaran terjadi merupakan indikasi adanya kelalaian teknis yang sangat membahayakan keselamatan publik.
“Big Mall harus segera lakukan evaluasi menyeluruh. Sistem sprinkler tidak boleh hanya jadi pajangan, tapi harus aktif dan siap digunakan saat kondisi darurat,” tegasnya.
Menurut Giaz, Big Mall bukan sekadar pusat perbelanjaan, tapi juga salah satu titik vital aktivitas ekonomi dan hiburan warga Samarinda. Oleh karena itu, ia mendorong proses perbaikan dilakukan cepat dan operasional mall bisa segera dibuka kembali demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kasihan warga, terutama ibu-ibu yang biasanya ke Big Mall. Ini salah satu tempat hiburan utama di kota. Harus segera dibuka setelah semuanya aman dan siap,” ujarnya.
Giaz menambahkan, meskipun ada pusat perbelanjaan lain seperti Samarinda Central Plaza (SCP), namun skala dan peran Big Mall masih belum tergantikan. Ia juga mengingatkan adanya ribuan pekerja yang menggantungkan penghidupan di mall tersebut.
“Ini bukan cuma soal hiburan, tapi juga mata pencaharian ribuan orang. Jadi secara ekonomi, sangat berdampak,” jelasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi II DPRD Kaltim berencana memanggil seluruh manajemen pusat perbelanjaan di Samarinda. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh gedung komersial memiliki sistem keamanan dan mitigasi kebakaran yang benar-benar berfungsi.
“Setelah ini, kami akan panggil semua pengelola mall di Samarinda. Kami ingin pastikan sistem keamanan mereka benar-benar siap,” tandas Giaz.
Ia juga berharap manajemen Big Mall terbuka dan kooperatif dalam proses evaluasi, termasuk berkoordinasi dengan instansi teknis terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD. (Adv/Ina)
