DIALOGIS.CO, SAMARINDA — Genangan yang kembali muncul di sejumlah ruas jalan setelah hujan mengguyur Kota Samarinda menjadi sorotan DPRD.
Komisi III DPRD Kota Samarinda menilai penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun saluran di titik-titik tertentu, tetapi membutuhkan jaringan drainase yang saling terhubung hingga ke saluran pembuangan utama.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pembangunan drainase yang dilakukan pemerintah saat ini belum menjangkau seluruh kawasan.
Sejumlah saluran masih dalam tahap pengerjaan maupun peningkatan kapasitas sehingga sistem pengendalian air belum bekerja secara optimal di semua wilayah.
“Pekerjaan itu tidak bisa selesai seketika. Pemerintah kota harus menyusun perencanaan dan langkah-langkah yang matang untuk mengurangi dampak banjir saat musim hujan,” ujar Deni, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, munculnya genangan setelah hujan tidak serta-merta menunjukkan kegagalan penanganan banjir. Kondisi tersebut dapat terjadi di wilayah yang sistem drainasenya masih dalam proses pembangunan atau belum memiliki kapasitas yang memadai.
Karena itu, Komisi III mendorong pembangunan drainase dilakukan secara terintegrasi. Saluran di setiap kawasan harus memiliki konektivitas dengan jaringan yang lebih besar sehingga air tidak berhenti di titik tertentu.
Deni berharap jaringan drainase yang dibangun pemerintah ke depan dapat terhubung hingga ke sistem pembuangan yang bermuara ke Sungai Mahakam. Dengan konektivitas tersebut, air dari kawasan permukiman maupun ruas jalan diharapkan dapat dialirkan secara lebih efektif.
“Kami ingin pembangunan drainase memiliki keterhubungan yang jelas hingga ke Sungai Mahakam sehingga aliran air tidak berhenti di titik-titik tertentu,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Deni menilai kondisi saluran yang sudah ada juga perlu mendapat perhatian. Sampah yang menumpuk di drainase dapat menghambat aliran air dan memperbesar potensi genangan saat hujan.
Karena itu, ia meminta masyarakat ikut menjaga fungsi saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik ke drainase maupun sungai.
“Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan menjadi faktor penting. Jangan membuang sampah sembarangan karena itu dapat menghambat aliran air dan memperbesar risiko banjir,” katanya.
Deni menilai pemeliharaan saluran dan perubahan perilaku masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Sebab, saluran yang memiliki kapasitas cukup tetap dapat kehilangan fungsinya apabila tersumbat sampah.
Di sisi lain, pembangunan jaringan drainase secara menyeluruh masih menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Dalam kondisi efisiensi anggaran, pemerintah harus menentukan kawasan yang dinilai paling mendesak untuk ditangani.
“Dengan kemampuan anggaran yang ada, tentu tidak semua kawasan bisa ditangani dalam waktu bersamaan. Karena itu pemerintah memilih lokasi yang paling mendesak untuk dikerjakan lebih dulu,” tuturnya.
Deni menegaskan, penanganan banjir Samarinda membutuhkan proses bertahap dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik dalam waktu singkat.
Menurutnya, pembangunan jaringan yang terintegrasi harus dibarengi pemeliharaan saluran dan partisipasi masyarakat agar upaya pengurangan genangan dapat berjalan lebih efektif. (Adv/ml)
