DIALOGIS.CO — Usai pelaksanaan Rapat Paripurna ke-16 yang membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor yang belum tergarap maksimal, khususnya dari pajak alat berat.
Ia menyampaikan bahwa optimalisasi pajak alat berat menjadi fokus penting bagi Komisi II dalam menggenjot pendapatan daerah secara sah dan berkelanjutan.
“Komitmen kami di Komisi II adalah memperkuat sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan PAD, terutama dari pajak alat berat yang selama ini masih belum terkelola maksimal,” ujar Guntur.
Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan serta belum meratanya pelaporan menjadi hambatan utama dalam pengumpulan pajak dari alat berat. Untuk itu, ia menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan instansi teknis, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, serta melaksanakan pengawasan langsung melalui kunjungan lapangan.
Di sisi lain, Guntur juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang membebaskan biaya administrasi kendaraan bermotor. Ia menyebut kebijakan tersebut memberi dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melakukan perpanjangan dan balik nama kendaraan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada persoalan administratif yang harus segera diatasi. Salah satunya adalah kendala bagi masyarakat yang belum memiliki KTP, yang justru menghambat proses pelayanan meskipun mereka memiliki dokumen kepemilikan kendaraan yang sah.
“Perlu ada kebijakan teknis yang bisa mengakomodasi mereka yang belum memiliki KTP, apalagi sistem data kependudukan sudah terintegrasi secara nasional,” tuturnya.
Guntur juga menyoroti persoalan teknis di lapangan, seperti data KTP yang tidak terbaca di sistem SAMSAT meskipun identitas warga sudah sesuai. Ia berharap adanya kebijakan yang lebih adaptif, yang berpihak kepada masyarakat dan mampu mempercepat pelayanan administrasi.
“Kita mendorong sistem yang lebih fleksibel dan ramah terhadap warga. Jangan sampai urusan sederhana malah jadi rumit karena persoalan teknis,” tandasnya.
Guntur pun menyatakan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan publik, agar seluruh warga Kalimantan Timur dapat merasakan manfaat dari setiap program yang digulirkan pemerintah. (Adv/Ina)
