DIALOGIS.CO – Ketimpangan fiskal yang terjadi akibat minimnya kontribusi pajak dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan pentingnya komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab fiskal di daerah tempat mereka beroperasi.
Guntur menyoroti masih banyaknya kendaraan operasional dan alat berat milik perusahaan yang menggunakan pelat luar daerah seperti B dan L, padahal seluruh aktivitasnya dilakukan di Kaltim. Kondisi ini menurutnya memperparah beban infrastruktur daerah, sementara pemasukan pajaknya justru mengalir ke provinsi lain.
“Setiap hari jalan kita rusak akibat lalu lintas truk dan alat berat. Tapi pajaknya masuk ke luar daerah. Ini ketidakadilan yang nyata,” tegas Guntur.
Ia meminta perusahaan menunjukkan komitmen nyata dengan melakukan balik nama kendaraan operasional menjadi pelat KT. Hal ini akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Kalau kendaraan mereka rusak, yang dipanggil montir di Kaltim. Tapi pajaknya disetor ke provinsi lain. Kami minta kesadaran kolektif dari para pelaku usaha untuk adil terhadap daerah tempat mereka meraup untung,” ujarnya.
Menurut Guntur, pengalihan pajak kendaraan dan alat berat ke daerah asal operasi seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sebab jalan-jalan yang rusak akibat operasional mereka menjadi beban pemerintah daerah dan masyarakat.
Komisi II DPRD Kaltim, kata Guntur, tengah menyiapkan strategi bersama Bapenda Kaltim untuk memperketat pengawasan dan validasi data kendaraan serta alat berat milik perusahaan.
“Kami akan lakukan kunjungan langsung ke lapangan, tidak hanya menerima data dari atas meja. Banyak potensi pajak yang selama ini terlewat karena tidak ada pendataan yang akurat,” jelasnya.
Guntur juga menegaskan pentingnya pemetaan ulang terhadap aset-aset perusahaan besar, terutama yang beroperasi di sektor pertambangan, agar tidak ada lagi kebocoran potensi pendapatan daerah.
“Kalau PAD bisa ditingkatkan dari sektor ini, kita tak perlu selalu bergantung pada dana pusat. Pembangunan jalan, jembatan, dan layanan publik lainnya bisa dipercepat,” pungkasnya. (Adv/Ina)
