DIALOGIS.CO – Program Bantuan Khusus Kepada Desa (BKKD) yang dirancang untuk memperkuat ketahanan sosial desa melalui penempatan tenaga medis, menghadapi tantangan besar di Kukar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyoroti bahwa meskipun ada kebijakan yang mengharuskan setiap desa memiliki satu bidan dan satu perawat, masih terdapat hambatan signifikan dalam pemenuhan tenaga medis tersebut.
Arianto mengungkapkan bahwa kebijakan ini belum dapat diwujudkan sepenuhnya karena kurangnya tenaga medis yang bersedia untuk bekerja di desa-desa.
“Kami telah menganggarkan dana khusus untuk insentif tenaga medis, namun hingga saat ini, belum ada yang bersedia untuk menjadi tenaga medis di desa-desa yang telah ditentukan,” kata Arianto, Jumat (15/3/2024).
Kendala ini bukan hanya berdampak pada program BKKD, tetapi juga pada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di desa.
Arianto menambahkan bahwa DPMD akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kukar untuk mengidentifikasi desa-desa yang membutuhkan tenaga medis dan menetapkan mekanisme pembayaran honorarium melalui perangkat desa.
Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada kekosongan tenaga medis di beberapa desa, baik karena tidak tersedianya SDM di daerah setempat maupun karena tenaga medis dari luar daerah belum berani untuk ditempatkan di desa-desa tersebut.
“Di beberapa desa masih ada kekosongan tenaga medis baik karena tidak tersedianya SDM di daerah setempat maupun tenaga medis dari luar yang belum berani untuk ke situ,” tutup Arianto.
Dengan adanya tantangan ini, pemerintah daerah Kukar terus mencari strategi untuk menarik tenaga medis agar bersedia ditempatkan di desa-desa yang membutuhkan. Program BKKD diharapkan dapat terus berjalan dan mencapai tujuannya untuk memperkuat ketahanan sosial desa dengan pemenuhan tenaga medis yang cukup. (adv/sy)
