DIALOGIS.CO – Kerusakan parah yang melanda sejumlah ruas jalan di Samarinda, seperti di kawasan Jalan HAM Rifaddin, memicu dampak sosial dan ekonomi yang tak bisa lagi diabaikan. Kondisi tersebut memperlambat mobilitas warga, mengganggu arus logistik lokal, serta meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas di area permukiman.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan bahwa laporan dari warga terus berdatangan, terutama dari pelaku UMKM, pengemudi ojek daring, hingga warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan akibat kondisi jalan yang semakin memburuk.
“Kita tidak bisa menunggu sampai ada korban jiwa atau jalan amblas total baru bergerak. Ini soal kebutuhan paling dasar warga: akses jalan yang layak,” ujar Subandi dengan nada tegas.
Dari pantauan DPRD, kerusakan jalan tak hanya terkonsentrasi di Samarinda, melainkan turut menjalar ke wilayah perbatasan seperti Kutai Kartanegara hingga Mahakam Ulu. Sementara itu, keterbatasan anggaran di UPTD PUPR turut memperlambat proses perbaikan.
Dari total anggaran Rp28 miliar yang dialokasikan, tersisa kurang dari Rp20 miliar untuk operasional teknis setelah dikurangi kebutuhan rutin seperti BBM dan alat berat.
“Meskipun dana terbatas, bukan berarti kita diam. Tambal sulam bisa jadi langkah cepat untuk minimalisasi risiko, sambil kita dorong tambahan anggaran di APBD perubahan atau tahun 2026 nanti,” jelasnya.
Subandi menegaskan bahwa infrastruktur jalan yang layak merupakan syarat dasar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, apalagi bagi warga yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk berdagang, bersekolah, atau ke fasilitas kesehatan.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk memetakan ruas-ruas prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan jumlah penduduk terdampak.
“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat di pusat kota. Warga di pinggiran juga berhak atas fasilitas yang layak. Pemerataan akses harus menjadi prioritas,” tutupnya. (Adv/Ina)
