DIALOGIS.CO – Di tengah geliat pembangunan Kalimantan Timur, realita ketimpangan akses layanan kesehatan dasar di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menyisakan pekerjaan rumah serius. Masyarakat di desa-desa terpencil masih kesulitan menjangkau puskesmas dan rumah sakit akibat jarak yang jauh, infrastruktur yang terbatas, serta keterbatasan transportasi.
Merespons hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengajak Pemerintah Kabupaten Kukar untuk memaksimalkan potensi lokal yang sudah ada: kader Posyandu. Ia menyebut, dalam kondisi geografis seperti Kukar, Posyandu harus menjadi tulang punggung sistem kesehatan berbasis komunitas.
“Kita tidak bisa berharap semua warga langsung ke puskesmas. Tapi kita bisa hadirkan layanan awal di tengah mereka, yaitu melalui Posyandu. Itu yang perlu kita perkuat,” tegas Salehuddin.
Menurutnya, kader Posyandu tidak hanya sekadar petugas penimbangan balita atau pengisi buku catatan. Mereka adalah agen informasi, pendamping ibu dan anak, bahkan penjaga gizi dan kesehatan lingkungan jika dilibatkan secara serius.
Namun, Salehuddin menyoroti kurangnya pembinaan dan minimnya insentif yang membuat banyak kader Posyandu tidak aktif. Ia mendorong agar para kader ini diberikan pelatihan yang terstruktur dan dukungan logistik yang layak agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional.
“Jika para kader dibekali ilmu dan dukungan, mereka bisa menjadi perpanjangan tangan tenaga medis. Mereka bisa mendeteksi gejala stunting, menyampaikan informasi kesehatan, bahkan membantu evakuasi darurat di wilayah yang jauh dari fasilitas,” jelasnya.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya terletak pada fasilitas besar, tetapi pada penguatan sistem yang menjangkau warga hingga ke rumah mereka. Untuk itu, DPRD Kaltim juga mendorong agar kader kesehatan diberikan peran lebih formal dan diperhitungkan dalam sistem layanan desa.
“Kita butuh sistem yang adaptif dengan kondisi wilayah. Kader Posyandu bukan sekadar relawan, mereka adalah ujung tombak. Sudah waktunya mereka diakui dan dihargai sebagai bagian penting dari sistem layanan publik,” tandasnya.
Salehuddin juga mengusulkan agar Posyandu dilibatkan dalam program-program strategis daerah, seperti penanganan stunting, pencegahan kematian ibu, dan edukasi gizi. Dengan sistem pelaporan yang rapi dan digital, kinerja Posyandu pun bisa dipantau secara real time.
“Kalau kita serius mau menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta memperluas jangkauan layanan, maka Posyandu harus jadi prioritas utama dalam strategi kesehatan desa,” tutupnya. (Adv/Ina)
