DIALOGIS.CO – Isu lama mengenai aktivitas angkutan tambang yang melintasi jalan umum kembali mendapat perhatian serius dari berbagai lembaga. Langkah penertiban tidak lagi bersifat parsial, tetapi mulai menunjukkan pola penanganan yang lebih terstruktur melalui kolaborasi antarinstansi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang.
Menurutnya, konsistensi Gubernur Kaltim dalam menolak penggunaan jalan umum untuk hauling serta keterlibatan aktif Kejaksaan Tinggi menjadi dorongan besar bagi penegakan aturan yang selama ini berjalan lambat.
“Apa yang dilakukan pemerintah provinsi dan Kejati saat ini menunjukkan komitmen kolektif. Ini bukan lagi gerakan satu arah, tapi kerja bersama yang saling menguatkan,” ujar Salehuddin.
Ia menyebut DPRD Kaltim sejak awal telah mengambil peran melalui pembentukan panitia khusus (pansus) dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif. Langkah ini disebut sebagai bagian dari fungsi kontrol legislatif terhadap tata kelola pertambangan.
“Pansus sudah bekerja, rekomendasi pun sudah diteruskan. Saat ini yang terpenting adalah memastikan semua institusi bergerak serempak dan tidak saling menunggu,” tambahnya.
Meskipun masih terdapat sejumlah rekomendasi dari lembaga nasional seperti KPK yang belum sepenuhnya diimplementasikan, Salehuddin melihat momentum ini sebagai peluang strategis untuk mendorong pembenahan lebih luas di sektor tambang.
Ia menekankan bahwa permasalahan angkutan tambang bukan sekadar soal pelanggaran lalu lintas, tetapi cerminan dari tata kelola pertambangan yang perlu ditata ulang demi kepentingan masyarakat luas.
“Bukan hanya jalan umum yang perlu diselamatkan, tapi juga keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya daerah,” tutupnya. (Adv/Ina)
