DIALOGIS.CO – Permasalahan pengelolaan sampah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan serius. Terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah membuat isu ini semakin kompleks dan berlarut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengkritisi pendekatan kebijakan yang dinilai terlalu teknis dan kurang menyentuh akar persoalan.
Ia menyebut, selama ini fokus lebih banyak diberikan pada pembangunan fasilitas dan pengadaan alat berat, sementara aspek pemberdayaan masyarakat justru terabaikan.
Menurutnya, tanpa kesadaran kolektif dan partisipasi aktif warga, solusi teknis tak akan cukup mengatasi krisis pengelolaan sampah yang terus membayangi daerah.
“Solusi jangka panjang tidak cukup dengan infrastruktur. Kita perlu pendekatan sosial yang membangun kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya,” tegasnya.
Dirinya menyatakan, di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, masih banyak ditemui kebiasaan membuang sampah di tempat-tempat yang tidak resmi, jauh dari pemukiman.
Fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
“Masalah sampah ini bukan hanya soal penumpukan, tapi soal sistem. Ada kebiasaan membuang di daerah perlintasan yang jauh dari pemukiman, padahal itu bukan TPA resmi. Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran,” ujarnya.
Salehuddin mendorong pengelolaan sampah berbasis pendekatan masyarakat, seperti bank sampah. Konsep ini tidak hanya terjangkau, tapi juga efektif merubah kebiasaan masyarakat, dimulai dari pengelolaan sampah di rumah tangga.
“Bank sampah itu sangat tepat. Murah, mendidik masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, dan punya nilai ekonomi. Ini bisa jadi peluang usaha bagi pemuda, ibu rumah tangga, bahkan UMKM,” ucapnya.
Salehuddin menyebutkan bahwa Kutai Kartanegara telah sukses menerapkan sistem bank sampah, yang membuat pengelolaan sampah lebih terorganisir dan menghasilkan produk bernilai dari limbah rumah tangga.
Dirinya juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatasi masalah sampah, yang berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan warga. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor lebih krusial daripada sekadar mengadopsi teknologi canggih.
“Kalau semua dinas bergerak bersama, kita tidak perlu langsung melompat ke TPA canggih berteknologi tinggi. Mulailah dari yang realistis dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Salehuddin menyebutkan pihaknya siap menggelontorkan anggaran selama program yang ditawarkan pemerintah daerah lebih jelas dan terukur.
“Selama ada koordinasi dan perencanaan yang matang, kami di DPRD akan dukung. Apalagi ini jelas berdampak pada ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan,” terangnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Salehuddin yakin dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, pengelolaan TPA di Kaltim bisa menjadi lebih tertib dan bernilai. (Adv/Ina)
