DIALOGIS.CO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 digelar pada Selasa, 22 April 2025 di ruang rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta, yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut dimulai dengan penyampaian Rancangan RKPD 2026 oleh Pelaksana Tugas Kepala Bapeda Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Ibu Syarifah Vanesa Vilna.
Dalam sambutannya, Syarifah Vanesa Vilna mengungkapkan bahwa proses penyusunan RKPD 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
Salah satu hal yang ditegaskan adalah pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Proses transparansi dan akuntabilitas publik melalui pendekatan partisipatif inilah yang menjadi latar belakang pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) tahun 2026,” ungkapnya.
Penyusunan RKPD ini juga melibatkan berbagai tahapan penting, di antaranya penyusunan rancangan akhir RKPD yang akan disempurnakan hingga Juni 2025, yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan anggaran APBD tahun 2026.
“Proses perencanaan ini adalah proses di hulu, di mana tahapan-tahapan ini harus dilalui dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat,” tegas Syarifah Vanesa Vilna.
Terkait dengan kondisi makro, Syarifah Vanesa Vilna mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara mengalami peningkatan signifikan antara tahun 2021 hingga 2024, meskipun ada penurunan proyeksi pada 2025-2026 akibat dampak perang dagang global yang mempengaruhi harga komoditas seperti batu bara dan migas.
“Meski demikian, terdapat penurunan proyeksi di tahun 2025-2026 akibat dampak perang dagang antara China dan Amerika yang memengaruhi harga ekspor komoditas, seperti batu bara dan migas,” jelasnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif, meskipun terdapat peningkatan kecil pada komponen pendidikan dan kesehatan.
“IPM Kutai Kartanegara juga menunjukkan tren positif, dengan peningkatan signifikan pada komponen pengeluaran per kapita. Namun, terdapat peningkatan yang lebih kecil pada komponen pendidikan dan kesehatan, meskipun tetap meningkat,” katanya.
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, meskipun ada peningkatan pada komponen pengeluaran per kapita, masih ada tantangan besar terkait peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta kesehatan di daerah.
Oleh karena itu, isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan daerah, termasuk ketimpangan di bidang pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan prioritas pembangunan.
Penyusunan RKPD ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pemerataan infrastruktur, penguatan kawasan ekonomi potensial, serta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas daerah.
“Kami juga telah menyusun pagu dan target pada rancangan prioritas yang akan disesuaikan berdasarkan catatan dan masukan yang diberikan pada hari ini,” tegas Syarifah Vanesa Vilna.
Selain itu, tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan, yang sejalan dengan tema provinsi Kalimantan Timur dan tema nasional.
“Tema pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan,” kata Syarifah Vanesa Vilna.
Musrenbang ini juga menjadi momen penting dalam membangun sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan yang dapat menjawab tantangan pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Setelah kegiatan Musrenbang hari ini, seluruh masukan dari peserta akan disusun dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam Perda RPJMD,” pungkasnya. (Adv/fk)
