DIALOGIS.CO – Empat pelajar SMK di Kota Tepian diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang oknum pembina pramuka. Dugaan ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan yang seharusnya menjadi zona aman bagi generasi muda.
Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “darurat moral di lingkungan pendidikan.”
“Bagaimana mungkin ruang yang dirancang untuk membentuk karakter malah berubah menjadi tempat anak-anak kita dihancurkan secara psikis? Ini bukan sekadar kasus personal, ini adalah krisis sistemik,” ucap Damayanti dengan nada serius.
Menurutnya, gerakan Pramuka seharusnya menjadi wadah pembentukan karakter dan kepemimpinan yang dilandasi nilai luhur. Ketika justru ada pelanggaran dalam bentuk pelecehan dari seorang pembina, maka ini bukan lagi soal satu individu—melainkan soal kebobrokan sistem pengawasan.
“Ini bukan sekadar tindakan oknum. Ini alarm keras bagi sistem pendidikan kita, terutama dalam pengawasan dan seleksi tenaga pendidik dan pembina,” tegasnya.
Damayanti mendorong agar penanganan kasus ini tidak hanya terhenti pada laporan dan proses hukum, tetapi juga berlanjut pada evaluasi total terhadap ekosistem pendidikan, termasuk organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka.
“Apakah kita benar-benar melatih pembina dan pendidik untuk memahami etika, batas interaksi, dan tanggung jawab mereka? Ini yang perlu dibenahi,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kaltim untuk turun langsung memverifikasi kasus, mendampingi korban, dan mengedukasi sekolah-sekolah tentang pentingnya menciptakan ruang aman dan bebas kekerasan.
“Kadang, pelecehan tak selalu terlihat. Bisa berupa kata, gestur, atau sikap merendahkan. Kita tidak boleh membiarkan satu anak pun merasa takut datang ke sekolah,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Damayanti menekankan pentingnya keberanian kolektif untuk tidak lagi menutup mata atas kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
“Jika sekolah tidak lagi aman, maka masa depan kita sedang dalam ancaman. Mari pastikan ini jadi titik balik untuk membangun perlindungan anak yang nyata dan bermartabat,” tutupnya. (Adv/Ina)
