DIALOGIS.CO – Dalam upaya merumuskan arah pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud turut ambil bagian dalam forum lintas perangkat daerah yang digelar pada Rabu (23/04/2025). Forum ini membahas penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026, dengan tema besar peningkatan taraf pendidikan masyarakat.
Dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando, forum ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala Biro Kesra Prov. Kaltim Dasmiah, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rahmat Ramadhan, serta Ketua Tim Transisi Percepatan Pembangunan Kaltim Rusmadi Wongso. Selain itu, forum ini melibatkan unsur perangkat daerah serta perwakilan kabupaten/kota, baik secara daring maupun luring.
Forum tersebut bertujuan untuk mendapatkan saran, koreksi, dan masukan dari para starkeholders terhadap substansi Rancangan Awal RENSTRA Tahun 2025-2029 dan RENJA PD Tahun 2026 yang telah disusun, terutama berkaitan dengan leluaran (Output) utama yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam lima tahun kedepan.
Selain itu, guna mempertajam keterkaitan peran antar-sektor dalam upaya pencapaian visi-misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditentukan dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.
Bahkan, visi RPJMD Kaltim Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi Gubernur Kaltim yakni Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.
Pada kesempatan itu, Syahariah Mas’ud menyampaikan bahwa keberhasilan kepala daerah atau dalam hal ini yang dimaksud Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim akan dilihat dari kinerja indikator makro pembangunan yang telah dicapainya.
“Jadi untuk membahas masalah program-program khususnya Pendidikan, karena saya di Komisi IV jadi saya selalu berfikir pencapaian kita dalam melaksanakan program ini kita akan lihat sejauh mana program yang kita lakukan,” jelasnya.
“Bahkan nilai IPM ada 3 yang saya cermati, seperti pendidikan, kesehatan dan daya beli. Komisi IV bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan agar IPM yang tadi mengalami kenaikan,” sambungnya.
Syahariah sapaan akrabnya, berharap bahwa program Gratis Pol dan program-program lainnya bisa sejalan dengan Komisi IV DPRD Kaltim maupun Anggota DPRD Kaltim lainnya.
“Ya kita meminta Kepala Bappeda Kaltim untuk kedepannya termasuk program pembangunan daerah kita di Kaltim, Komisi IV dan Komisi I yang saya wakili setidaknya masalah program-program yang terkait dengan kedua Komisi tersebut tolong dihadirkan dan dilibatkan,” ucapnya.
“Hal itu saya minta, karena saya melihat kemarin-kemarin DPRD jarang dihadirkan untuk pembahasan seperti ini, jadi saya sedikit kritis untuk kinerja kita kedepan,” tutupnya. (Adv/Ina)
