DIALOGIS.CO – Di balik peran strategisnya dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda, para guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi realitas yang memprihatinkan. Minimnya honor serta keterbatasan dukungan dari pemerintah membuat kesejahteraan mereka belum mencerminkan besarnya tanggung jawab yang diemban.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, La Ode Nasir, menyoroti kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan perhatian terhadap sektor pendidikan keagamaan nonformal. Menurutnya, kontribusi guru TPA sangat mendasar dalam membangun fondasi moral dan spiritual anak-anak sejak usia dini, namun belum dibarengi dengan penghargaan yang layak dari sisi kebijakan maupun anggaran.
La Ode mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan langkah konkret dalam mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan para pendidik TPA, termasuk melalui skema insentif rutin atau dukungan operasional kelembagaan yang berkelanjutan. Ia menegaskan, penguatan pendidikan karakter tak bisa dilepaskan dari peran para guru yang selama ini bekerja dalam senyap membentuk generasi berakhlak di akar rumput.
“Para guru TPA bekerja dalam diam, tapi hasil dari pengajaran mereka menentukan masa depan karakter anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan kecil, melainkan pondasi peradaban,” tegasnya.
La Ode mengungkapkan bahwa para guru TPA sering kali hanya bergantung pada sumbangan masyarakat, bahkan tidak sedikit yang tidak menerima honor sama sekali. Padahal, tugas mereka tidak kalah penting dibanding guru formal lainnya.
“Kalau pemerintah serius membangun generasi religius dan berakhlak, maka mulailah dengan memperhatikan mereka yang mendidik akhlak sejak dini,” ujarnya.
Ia menilai bahwa keikhlasan para guru TPA perlu dibalas dengan kebijakan konkret, bukan sekadar ucapan apresiasi. Menurutnya, alokasi anggaran daerah bisa menjadi solusi realistis untuk mendukung keberlangsungan pengabdian mereka.
“Apresiasi terhadap guru TPA tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Sudah waktunya ada kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan mereka,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, La Ode mendorong Pemprov Kaltim untuk mengalokasikan dana dari APBD maupun hibah pendidikan keagamaan, yang dikhususkan untuk guru-guru TPA. Selain itu, ia juga meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap keberadaan dan jumlah guru TPA di setiap kabupaten/kota agar program insentif bisa tepat sasaran.
“Jika guru mata pelajaran umum bisa mendapat tunjangan dan perhatian, mengapa tidak dengan guru TPA? Mereka juga mendidik, bahkan di bidang yang sangat fundamental,” pungkas La Ode.
Dengan demikian, Dirinya ingin adanya strategi yang jelas dan berkelanjutan dari pemerintah daerah agar guru-guru TPA tidak terus-menerus berjuang sendiri, tetapi diberi kepastian dan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka. (Adv/Ina)
