DIALOGIS.CO – Penyusunan anggaran daerah menjadi sorotan Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panracalle. Ia menekankan pentingnya pelibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan prognosis perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta rancangan APBD ke depan.
Menurutnya, penyusunan prognosis anggaran bukan hanya tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melainkan juga perlu melibatkan semua OPD agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan indikator kinerja masing-masing dinas.
“Prognosis yang kita bicarakan ini seharusnya disusun bersama. Tidak bisa hanya dibebankan ke BPKAD saja, karena setiap OPD punya target dan kebutuhan yang berbeda-beda,” ujarnya.
Sabaruddin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam agenda pembahasan. Menurutnya, absennya salah satu instansi kunci dalam pembahasan pendapatan daerah menjadi hambatan serius dalam merumuskan langkah konkret pengelolaan fiskal daerah.
“Komisi II ingin tahu sejauh mana realisasi dan proyeksi pendapatan, tapi sayangnya Kepala Bapenda tidak hadir. Ini tentu menghambat pendalaman yang seharusnya kita lakukan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti ketidaktepatan data dari BPKAD sebagai hal yang perlu segera dibenahi. Akurasi data menjadi pondasi penting dalam mengambil keputusan strategis, terutama saat menyusun rencana penggunaan anggaran tahun berjalan maupun mendatang.
“Kalau data dari BPKAD belum akurat, tentu akan mempersulit kita dalam menyusun arah kebijakan anggaran yang tepat. Ini menyangkut tanggung jawab besar terhadap publik,” tegasnya.
Sabaruddin menegaskan, keterlibatan langsung pimpinan OPD atau minimal pejabat yang mewakili harus dipastikan dalam setiap rapat kerja. Hal ini demi menjamin proses perencanaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Menutup pernyataannya, ia berharap hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dapat disampaikan secara lengkap, akurat, dan mencerminkan kebutuhan riil di lapangan oleh setiap OPD terkait. (Adv/Ina)
