DIALOGIS.CO – Proyek pembangunan Waterboom di kawasan wisata Pulau Kumala, Kutai Kartanegara, kembali menuai kritik tajam dari legislatif. Menyusul laporan bahwa progres pengerjaan baru mencapai 70 persen hingga pertengahan 2025, Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyuarakan kekecewaannya atas lambatnya pelaksanaan proyek yang menyedot anggaran besar tersebut.
“Sejak lama dana yang dikucurkan untuk revitalisasi Pulau Kumala sudah mendekati Rp 400 miliar. Tapi manfaat ekonominya masih belum terasa nyata bagi daerah,” ungkapnya.
Menurut Salehuddin, Pulau Kumala seharusnya bisa menjadi ikon pariwisata Kukar yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, lambannya realisasi proyek membuat potensi kawasan itu belum tergarap maksimal. Ia menyayangkan tidak adanya kepastian pengelolaan yang mampu menjadikan Pulau Kumala sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
“Jangan sampai proyek ini hanya jadi beban APBD tanpa ada pengembalian nilai investasi. Kita perlu hitungan realistis, bukan sekadar menuntaskan bangunan fisik,” tegasnya.
Salehuddin juga mengingatkan pentingnya menjajaki kembali kerja sama dengan sektor swasta, seperti inisiasi dengan PT Grand LT di masa lalu yang sempat mencuat namun gagal berlanjut. Menurutnya, sinergi swasta bisa menjadi opsi penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan.
“Kita tak bisa terus berharap anggaran daerah semata. Harus ada pembukaan peluang investasi yang diarahkan dengan skema profesional dan terukur,” ujarnya.
Dalam tinjauannya, ia juga menyoroti buruknya aspek pemeliharaan infrastruktur dan minimnya keamanan di sekitar kawasan wisata. Ia membandingkan dengan ruang publik di kota besar seperti Jakarta yang tetap hidup hingga malam hari karena dukungan sistem keamanan dan pencahayaan memadai.
“Di Pulau Kumala, pukul 10 malam sudah gelap dan sepi. Lampu penerangan bahkan sempat dipindahkan ke taman kota lain karena tak terurus. Ini menandakan lemahnya pengelolaan aset,” sindirnya.
Ia pun menaruh harapan kepada Plt Kepala Dinas Pariwisata yang baru agar membawa perubahan arah kebijakan yang lebih strategis. Fokus ke depan, menurut Salehuddin, adalah menjadikan Pulau Kumala sebagai kawasan wisata produktif yang mampu menciptakan manfaat jangka panjang, bukan hanya simbol proyek yang tak selesai.
“Kalau kita serius ingin sektor pariwisata menyumbang PAD, maka pengelolaan kawasan seperti Pulau Kumala harus dijadikan prioritas. Jangan hanya andalkan event musiman, tapi wujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan profesional,” pungkasnya. (Adv/Ina)
