DIALOGIS.CO – Pelantikan dr. Aulia Rahman Basri sebagai Bupati dan Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) memantik harapan baru, terutama dalam aspek peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembenahan tata kelola pembangunan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menyebut masa awal kepemimpinan ini sebagai momentum penting untuk mengoreksi arah kebijakan pembangunan Kukar ke depan.
“Ini bukan hanya soal regenerasi kepemimpinan, tapi soal keberanian mengambil langkah-langkah strategis yang pro-rakyat. Salah satunya adalah memperkuat PAD sebagai tulang punggung pembangunan daerah,” kata Samsun.
Ia menegaskan bahwa PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan kunci kemandirian fiskal daerah. Dengan memperkuat PAD, pemerintah daerah bisa mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan memiliki fleksibilitas lebih dalam merancang program pembangunan.
“Kalau PAD kuat, pemerintah daerah bisa lebih leluasa menyusun program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Bukan hanya belanja rutin, tapi belanja yang produktif dan berdampak,” tegas politisi PDIP itu.
Samsun menyoroti pentingnya reformasi dalam perencanaan dan eksekusi pembangunan agar PAD yang dihimpun tidak habis hanya untuk pembiayaan birokrasi, tetapi benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya mengandalkan seremonial, tapi betul-betul menyentuh masyarakat. Semua harus terukur, punya target, dan bisa dievaluasi,” imbuhnya.
Ia pun menyebut keberhasilan Kukar dalam swasembada jagung sebagai bukti nyata bahwa sektor pertanian memiliki daya dorong kuat bila dikelola serius. Menurutnya, capaian itu bisa diperluas ke sektor pangan lain, serta didukung infrastruktur dan distribusi pasar yang lebih modern.
“Jangan hanya berhenti di jagung. Kukar punya lahan luas dan SDM petani yang hebat. Tinggal didukung secara berkelanjutan agar menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri,” ujarnya.
Samsun juga mendorong agar kepemimpinan Aulia–Rendi tidak terjebak pada pola lama, melainkan hadir dengan semangat baru untuk membenahi birokrasi, mempercepat digitalisasi layanan, dan membuka ruang partisipasi publik dalam pembangunan.
“Pemerintah daerah harus bisa jadi mitra rakyat, bukan sekadar pelaksana anggaran. Semangat kolaborasi dan transparansi harus dihidupkan kembali,” pungkasnya. (Adv/Ina)
